DEMOKRASI.CO.ID - Partai Demokrat kembali memberikan penjelasan soal isu kudeta. Ketua Umum Partai Demokrat saat ini, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut ada pihak yang ingin mengambil kepemimpinannya secara paksa.
Isu kudeta Demokrat ini menyeret nama Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Moeldoko sebenarnya sudah memberikan klarifikasi dalam menyikapi isu ini.
Moeldoko mengungkapkan, beberapa waktu kebelakang ia kedatangan banyak tamu, termasuk kader Demokrat. Ia mengaku tidak mengerti konteks apa yang dibicarakan para tamu tersebut, namun ia tetap menerima mereka dan mendengarkan curhat mereka.
Terkait hal ini, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, meminta Moeldoko tidak berbohong. Sebab pertemuan kader Demokrat itu tidak dilakukan di rumah sebagaimana disebut Moeldoko.
"Atas nama Partai Demokrat, saya perlu memberikan tanggapan atas pernyataan KSP Moeldoko. Pertama pertemuan antara KSP Moeldoko dan beberapa kader Demokrat tidak dilakukan di rumah melainkan di luar rumah," kata Herzaky dalam keterangannya, Selasa (2/2).
Herzaky menyebut, kedatangan kader Demokrat dari daerah ke Jakarta dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh para pelaku gerakan.
"Ada yang mengundang, membiayai tiket pesawat, menjemput di bandara, membiayai penginapan, termasuk konsumsi," ucap dia.
Kemudian, Herzaky juga menyoroti sikap Moeldoko yang menyebut tidak mengerti konteks pembicaraan dengan sejumlah kader Demokrat. Sebab dari sejumlah bukti yang mereka miliki, pembahasan itu jelas dalam rangka mengusung Moeldoko sebagai capres di Pemilu 2024.
"KSP Moeldoko mengatakan konteks pembicaraan enggak dimengerti, sungguh sulit dipahami. Berdasarkan keterangan yang kami miliki, pembahasan utama yang disampaikan pelaku gerakan dalam pertemuan itu adalah rencana mengusung KSP Moeldoko sebagai Capres 2024," tegas dia.
"Untuk memuluskan rencana itu, para pelaku gerakan mempersiapkan pengambilalihan kepemimpinan partai demokrat melalui proses kongres luar biasa," tambah dia.
Oleh sebab itu, Partai Demokrat mengirim surat ke Presiden Jokowi. Mereka meminta Moeldoko sebaiknya menghentikan upayanya dan tidak memutarbalikkan fakta.
"Komitmen ini dilakukan untuk menghentikan tindakan orang-orang yang gemar mencatut dan mengatasnamakan Bapak Presiden maupun nama Ketum Partai Demokrat dengan tujuan yang tidak baik dan mengadu domba. Jadi jangan dibelokkan nih malah kita dianggap berhadap-hadapan dengan Istana," tutur dia. (*)
