DEMOKRASI.CO.ID - Partai Demokrat memandang tindakan Kepala Staf Kepresidenan yang diduga terlibat dalam gerakan pengambilalihan kekuasan paksa telah mencederai keadilan.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengatakan, dalam mengemban amanah Moeldoko seharusnya bukan hanya berdasarkan hukum dan kekuasaan yang dimiliki.
Kata Anggota DPR itu, Moeldoko harus tetap memegang teguh prinsip moral.
"Seharusnya bukan hanya aspek hukum dan dimilikinya kekuasaan yang seolah bisa berbuat apa saja, tetapi harus juga mengindahkan aspek moral, etika dan keadilan," demikian keterangan tertulis Teuku Riefki Harsya, Jumat (5/2)
Demokrat berpandangan, jika tindakan "kudeta" politik yang dilakukan Moeldoko dibiarkan, bukan tidak mungkin akan menjadi contoh bagi pejabat lain yang punya ambisi kekuasaan akan menempuh jalan politik pintas seperti Mantan Panglima TNI itu.
"Bisa saja mendorong Pejabat Negara manapun yang memiliki ambisi politik dan ambisi kekuasaan yang sangat besar, menempuh jalan pintas, melakukan sesuatu yang menabrak etika politik, "the rule of law" dan "rules of the game," demikian kata anggota Komisi I DPR RI ini.
Partai Demokrat, dijelaskan Teuku Riefky mengaku khawatir jika apa yang dilakukan menjadi kebiasaan maka kedaulatan partai politik di Indonesia akan terancam.
"Betapa terancamnya kedaulatan partaipartai politik di negeri ini, sekaligus betapa tidak aman dan rapuhnya kehidupan demokrasi kita," demikian kata Teuku Riefky Harsa. (RMOL)
