DEMOKRASI.CO.ID - Keengganan pihak Istana untuk membalas surat dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai kurang tepat.
Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron menilai alasan Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno salah kaprah. Di mana Pratikno menyebut bahwa Istana tidak akan membalas surat AHY, dengan alasan apa yang dipermasalahkan menyangkut dinamika di internal partai.
“Jawaban itu kurang tepat, karena ada keterlibatan langsung dari lingkaran Istana,” tegasnya dalam acara Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk ‘Imbas Skenario "Kudeta" Politik Menyasar AHY’ yang digelar virtual RMOL.ID, Kamis (4/2).
Anggota Komisi VI DPR itu menilai, seharusnya Jokowi menjawab surat AHY untuk memberi klarifikasi. Pasalnya, berdasarkan kesaksian sejumlah saksi yang diundang oknum lingkar Istana, ada restu dari “Pak Lurah” atas kudeta yang dilakukan.
Penyebutan “Pak Lurah” ini sendiri menjurus pada Presiden Joko Widodo. Sementara pihak lingkar Istana yang dimaksud, belakangan diketahui adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.
“Itu fakta hukum yang disampaikan para saksi,” tuturnya.
“Jadi ini penting karena ada keterlibatan pihak eksternal yang bagian lingkar Istana,” demikian Herman Khaeron. (*)
