logo
×

Kamis, 11 Februari 2021

Buntut Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Buruh Mau Demo di BEI

Buntut Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Buruh Mau Demo di BEI

DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan buruh akan mendemo Bursa Efek Indonesia (BEI) jika hasil penyidikan dan penyelidikan kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan dianggap risiko bisnis.

Said Iqbal mengatakan pihaknya tidak tinggal diam dengan hasil tersebut. Sebab, dana kelola investasi BPJS Ketenagakerjaan ini sangat besar yaitu mencapai Rp 486,3 triliun yang mana 25% masuk ke instrumen saham dan reksa dana.

"Kami akan keras, sekali lagi KSPI akan keras, tidak akan kami biarkan tiba-tiba muncul analisa ini adalah risiko bisnis, kami kejar," kata Said Iqbal dalam video conference yang dikutip, Kamis (11/2/2021).

Kejaksaan Agung pada tanggal 18 Januari 2021 menggeledah kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan. Hasil penggeledahan itu didapatkan beberapa dokumen dan muncul dugaan adanya penurunan nilai investasi (unrealized loss) sebanyak Rp 43 triliun.

Menurut Said, penurunan nilai investasi ini bisa menjadi megakorupsi kalau pihak penegak hukum tidak melakukan pendalaman dan transparansi. Apalagi, investasi BPJS Ketenagakerjaan ini melibatkan sekitar 18 perusahaan pengelola investasi.

Oleh karena itu, Said menilai para penegak hukum baik Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus menyelidiki investasi saham dan reksa dana mana yang memang benar-benar rugi, serta mencari penyebabnya.

"Karena ada dua kemungkinan kalau dia rugi. Satu, saham bodong. Kedua, 'memberikan komisi'," ujarnya.

Dengan dugaan seperti itu, Said Iqbal pun tidak berharap dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 43 triliun ini dinyatakan hanya sebagai risiko bisnis semata. KSPI dan buruh siap menggelar demo di Bursa Efek Indonesia (BEI) agar sebanyak 18 perusahaan pengelola investasi ini mampu membuka datanya.

"Kami minta buka, kan mereka tercatat di bursa efek, kita dudukin itu. Jangan main-main dengan uang buruh, kita dudukin, kita suruh buka, kalau dia tidak bisa kita ke bursa efek, kita demo bursa efek terhadap pemain investasi itu di 18 pengelola investasi," ungkapnya.(dtk)

Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: