DEMOKRASI.CO.ID - Partai Demokrat menegaskan bahwa gerakan pengambilalihan kepemimpinan (GPK) bukan sekadar persoalan internal partai seperti halnya anggapan beberapa pihak.
Ditegaskan Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, gerakan tersebut cukup serius mengingat melibatkan pihak eksternal, seperti halnya dugaan campur tangan Kepala KSP Moeldoko.
Riefky mengurai, fakta menunjukkan bahwa yang dilakukan Moeldoko bukan hanya sekadar mendukung gerakan tersenut, melainkan secara aktif akan mengambil alih kepemimpinan Demokrat yang sah di bawah komando AHY.
"Jadi sangat jelas bahwa GPK Demokrat bukan hanya gerakan internal partai, atau hanya permasalahan internal partai semata," ujar Teuku Riefky Harsya dalam siaran pers melalui video yang diterima redaksi, Jumat (5/2).
Teuku Riefky pun meyinggung gerakan yang hampir sama, yakni upaya 'kudeta' oleh pihak eksternal yang dialami Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1996 silam.
"Pada tanggal 22 Juni 1996 dilaksanakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia (KLB PDI) di Medan, yang berhasil menurunkan dan mengganti Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI," tuturnya.
Ia mengatakan, KLB tersebut bukan hanya permasalahan internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Suryadi. Namun ada campur tangan dan pelibatan pihak eksternal.
"Dalam hal ini elemen pemerintah (era orde baru)," tandasnya. (*)
