DEMOKRASI.CO.ID - Partai Nasdem membantah ikut terlibat dalam gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat yang tuding didalangi oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Disebutkan, kudeta dilakukan untuk persiapan Pilpres 2024.
Bantahan itu disampaikan politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan dalam diskusi daring bertajuk "Partai Demokrat Masih Memikat?" pada Sabtu (6/2).
"DPP (Partai Nasdem) sudah jelas mengatakan bahwa tidak ada (terlibat dengan Moeldoko)," tegas dia.
Menurut Zulfan, klaim mengatasnamakan Nasdem bisa saja dilakukan oleh seseorang atau dari pihak-pihak tertentu bahkan siapapun, hingga akhirnya diduga terlibat bersama Moeldoko merencanakan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.
"Saya katakan tadi, kalau bicara terlibat ini ya siapa sajalah orang bisa ngaku nama Nasdem, nama Istana, kan kita tahu sekarang ini semua orang bisa ngaku?" ujarnya.
Zulfan juga membantah bahwa persoalan Nasdem diklaim turut terlibat dalam pusaran upaya pengambilalihan kepemimpinan Demokrat yang diduga diinisiasi oleh Moeldoko, sama sekali tidak ada urusannya dengan sikap Nasdem yang belakangan mendukung agar UU Pemilu tidak direvisi.
"Kalau terkait UU Pemilu kan ada statement Pak Surya Paloh, kalau ini (soal Moeldoko) kan gak ada statement siapa-siapa. Jadi jangan disamakan persoalan ini sangat jauh berbeda," tandasnya.
Selain Zulfan, narasumber dalam diskusi daring tersebut yakni politikus Partai Demokrat Andi Mallarangeng, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) untuk Indonesia Ray Rangkuti, dan peneliti Populi Center Jefri Ardiansyah. (RMOL)
