DEMOKRASI.CO.ID - Peristiwa banjir yang melanda wilayah pantai utara Jawa Barat (Pantura) beberapa waktu terakhir seolah dibiarkan tanpa adanya penanganan serius. Peran dan solusi dari para legislator pun dipertanyakan dalam mengatasi banjir di Kabupaten Subang, Bekasi, dan Karawang.
Menurut tokoh Masyarakat Kabupaten Subang, Ridwan Hartiwan, seharusnya anggota dewan di Daerah Pemilihan (Dapil) kawasan terdampak banjir angkat bicara lebih keras.
Sebagai legislator, mereka harus mendorong pemerintah provinsi membuat skema penanggulangan banjir Pantura secara permanen, atau turun langsung menampakkan batang hidungnya.
"Ke mana peran anggota Dewan itu, enggak kritis, enggak punya ide, dan bahkan ada yang enggak turun ke lapangan membantu rakyatnya yang sedang sulit. Seharusnya mereka mendesak Pemprov bekerja lebih cepat, kan itu fungsinya," ujar Ridwan Selasa (23/2).
Masih Ridwan, ia melihat anggota DPRD Jabar seperti ada tapi tiada.
"Wujuduhu ka adamihi, ada tapi enggak ada. Padahal mereka seharusnya berteriak paling keras dan membantu korban banjir konsisten," tegasnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.
Ia menambahkan, masyarakat menilai di saat akan Pemilu wajah mereka ada di mana-mana. Namun ketika sudah duduk di kursi malah tak terdengar suaranya.
"Saya searching di Google enggak ada itu informasi dan pemberitaan anggota DPRD Jabar terkait usulan penanganan banjir misalnya atau ada anggota dewan dapil yang bersangkutan yang turun ke lokasi banjir juga enggak ada infonya," ucapnya.
"Tidak ada alasan kegiatan setiap anggota DPRD Jabar tak diketahui publik, pasalnya setiap anggota dewan memiliki alokasi dana untuk mempublikasi kegiatan mereka yang difasilitasi humas DPRD Jabar," tutup Ridwan.(RMOL)
