DEMOKRASI.CO.ID - Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendadak mengungkap ada gerakan merebut paksa partainya yang melibatkan pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia memaparkan informasi soal upaya 'kudeta' tersebut.
"Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat," kata Agus Harimurti Yudhoyono dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakpus, Senin (1/2/2021).
Menurut AHY, ajakan dan komunikasi itu dilakukan dengan paksa lewat telepon maupun pertemuan langsung. 'Kudeta' itu disebut akan menjadi jalan menjadi capres di Pemilu 2024.
"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti 'dengan paksa' Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang. Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB)," paparnya.
AHY mengulang kembali penuturan seorang saksi bahwa pelaku gerakan menargetkan 360 pemegang suara KLB harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah besar. Pelaku gerakan disebut mengklaim didukung petinggi negara.
"Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya. Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat," ungkap AHY.
"Kami berharap semua itu tidak benar. Tetapi, kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian," sambungnya.
Menurut AHY, 'kudeta' Partai Demokrat ini berawal sejak 10 hari lalu. Dia menyebut ada 5 pelaku gerakan yang berlatarbelakang Partai Demokrat dan 1 orang yang nonkader.
"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu," papar AHY.
"Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," lanjutnya.
Untuk mengklarifikasi ini, AHY mengaku sudah menyurati Jokowi. Dia ingin mendapatkan penjelasan.
"Tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," katanya.(dtk)
