DEMOKRASI.CO.ID - Partai Demokrat membeberkan upaya gerakan politik oleh sekelompok orang untuk mengambilalih atau ‘kudeta’ kepemimpinan partai secara paksa.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam press conference melalui live streaming, Senin (1/2).
“Gerakan politik ini mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” kata AHY dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Pihaknya menyebutkan, dari kesaksian dan testimoni yang didapat, gerakan tersebut melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden JokoWidodo.
“Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas “praduga tak bersalah” (presumption of innocence) dalam permasalahan ini,” terangnya.
Karena itu, AHY mengatakan telah mengirimkan surat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran berita tersebut.
“Sehubungan dengan hal itu, saya akan menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik, yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu, sebagai pembelajaran bagi kita, karena hal ini bisa saja terjadi pada partai politik lainnya,” ujarnya.
AHY menjelaskan, 10 hari lalu, pihaknya menerima laporan dan aduan dari lbanyak pimpinan dan kader Partai Demokrat; baik pusat, daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politi koleh segelintirkader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis.
“Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu,” jelasnya.
Sedangkan yang non kader partai, AHY menyebut, ada seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang dimintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo. []
