DEMOKRASI.CO.ID - Surat yang dilayangkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah untuk meminta klarifikasi terkait dugaan keterlibatan pejabat tinggi pemerintah merebut paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
Karena itu, Partai Demokrat berharap kepada semua pihak agar tidak membelokkan maksud dari surat tersebut.
Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/2).
"Proses pengiriman surat Ketua Umum kepada Bapak Presiden, merupakan buah dari komitmen dan kesepakatan antara kedua belah pihak, untuk saling menjaga hubungan baik dan komunikasi yang lancar," kata Herzaky.
Herzaky menegaskan, surat kepada Presiden Jokowi dilayangkan dalam rangka untuk meminta pihak-pihak yang diduga telah mencatut nama Presiden dan yang lainnya dengan cara melakukan gerakan politik inkonstutional.
"Untuk menghentikan tindakan orang-orang yang gemar mencatut dan mengatasnamakan Bapak Presiden, maupun nama Ketua Umum Partai Demokrat, dengan tujuan yang tidak baik dan mengadu domba," tegasnya.
"Jadi jangan dibelokkan, kok malah kita dianggap berhadapan dengan Istana," demikian Herzaky menambahkan.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara resmi telah bersurat kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait adanya gerakan politik dari lingkaran Istana ingin mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat.
"Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY, Senin lalu (1/2)(RMOL)
