DEMOKRASI.CO.ID - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan saat ini partainya sedang diincar untuk diambil alih secara paksa alias kudeta oleh orang di lingkaran kekuasaan Jokowi.
Agus menyebut, tokoh yang akan mengambil alih adalah seorang pejabat tinggi di lingkar kekuasan itu, akan menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik.
"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti “dengan paksa” Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," kata AHY, sapaanya, dalam konperensi pers, Senin (1/2/2021).
Dan para pelaku, kata Agus, merasa yakin pasti sukses karena didukung para pejabat tinggi lain.
"Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka meng-klaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya," ujarnya.
Tapi Agus masih meragukan hal ini. "Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat," tambahnya.
Karena itu, awalnya Agus tida yakin. "Kami berharap semua itu tidak benar. Tetapi, kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian," katanya.
"Tetapi, lebih dari 8 saksi mengatakan: telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung pula rencana-rencana seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya," tambahnya.
Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk “memenuhi syarat” dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar.
"Dengan tengah dilaksanakannya gerakan untuk pengambil-alihan secara “paksa” kepemimpinan Partai Demokrat tersebut, kami tentu akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami. Kami yakin, tidak ada satu pun pemimpin partai politik yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional, oleh pihak manapun," ujar putera sulung Presiden ke-6 Susllo Bambang Yudhoyono ini.[]
