DEMOKRASI.CO.ID - Memasuki tahun 2021, sejumlah harapan dipanjatkan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas.
Pada tahun sebelumnya, menurut dia, pemerintah terlalu fokus pada masalah radikalis dan intoleran, yang ia rasa terlalu dibesar-besarkan, padahal negeri ini terkategori aman.
"Kita sudah sepakat bahwa kita tidak setuju dengan tindakan yang bersifat radikalis dan intoleran."
"Tapi kita bingung melihat adanya para pihak yang terlalu membesar-besarkan masalah radikalisme dan intoleransi," ujar Anwar lewat keterangan tertulis, Sabtu (2/2/2121).
Anwar menyayangkan energi pemerintah terkuras untuk menghadapi masalah tersebut, padahal ada masalah yang sangat harus diseriusi oleh pemerintah.
Pertama, masalah Covid-19, di mana korban yang sakit dan meninggal tampak masih sangat tinggi, bahkan memperlihatkan kecenderungan yang semakin meningkat.
"Hal itu tentu jelas sangat merisaukan kita semua," ucapnya.
Kedua, masalah ekonomi akibat Covid-19, sehingga roda perekonomian terganggu, bahkan telah menimbulkan krisis ekonomi.
"Itu bisa kita lihat dengan telah terjadinya resesi ekonomi di negeri ini."
"Yang telah menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, sehingga telah mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat," tuturnya.
Ketiga, lemahnya penegakan hukum.
Masyarakat ia nilai bingung untuk mencari keadilan ke mana, karena hukum tampak sekali penerapannya tebang pilih, serta sangat tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.
Keempat, adalah meningkatnya pengaruh Tiongkok yang tampak sangat luar biasa, terutama terkait tenaga kerja asing dari RRT bisa dengan mudah dan bebasnya keluar masuk ke daerah.
Kelima masalah kemakmuran.
Setelah Covid-19, jumlah fakir miskin di negeri ini tentu jelas akan bertambah.
Apalagi, sekitar 80% dari usaha mikro itu tidak lagi punya tabungan dan modal untuk melanjutkan usahanya.
Anwar menegaskan, di samping harus menghadapi masalah radikalisme dan intoleransi, pemerintah juga harus lebih serius dan fokus mengatasi masalah Covid-19 dan ekonomi.
Serta, penegakan hukum yang adil serta pembatasan tenaga kerja asing terutama dari negara RRT.
"Karena kalau tidak, maka tentu negeri ini akan semakin menghadapi masalah yang lebih besar dan lebih ruwet."
"Berupa terjadinya krisis sosial yang hal itu tentu jelas-jelas tidak kita inginkan."
"Untuk itu kerja sama dan saling pengertian yang baik antara pemerintah dan masyarakat, tentu jelas menjadi sesuatu yang sangat-sangat dituntut dan diharapkan."
"Agar negeri ini bisa secepatnya keluar dari berbagai masalah yang ada," paparnya. (*)
