DEMOKRASI.CO.ID - Rencana pemerintah memulai penyuntikkan vaksin Covid-19 pada pekan depan mendapat kritik dari Politisi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan.
Pasalnya, Hinca melihat vaksin yang akan digunakan, yakni berasal dari perusahaan asal China, Sinovac, belum mendapat izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM).
Kritikannya dia sampaikan melalui akun Twitter, @hincapandjaitan, pada Selasa kemarin (5/1).
Di dalam cuitannya, Anggota DPR Komisi III ini memposting gambar tangkapan layar pemberitaan Kantor Berita Politik RMOL mengenai keterangan Kepala BPOM, Penny K Lukito dengan judul "EUA Belum Terbit, BPOM Larang Vaksin Covid-19 Disuntikkan".
Selain itu, Hinca juga memposting gambar tangkapan layar pemberitaan media nasional lainnya yang menginformasikan keterangan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dengan judul "Menkes Pastikan Proses Vaksinasi Covid-19 Dimulai Rabu Pekan Depan".
Dengan menyandingkan dua berita media nasional tersebut, yang masing-masing mengangkat pernyataan dari pimpinan dua lembaga yang berbeda, Hinca mengharapkan ada koordinasi yang matang diantara unsur pemerintahan.
Menurut Hinca, dengan koordinasi yang matang maka proses vaksinasi bisa berjalan sesuai ketentuan kesehatan yang berlaku.
"Berkordinasilah, agar semua bisa berjalan baik dan lancar serta aman. Masih ada waktu," cuit Hinca Pandjaitan.
Lebih lanjut, Hinca juga menekankan pentingnya mekanisme yang jelas untuk vaksinasi. Di mana, hal itu mengacu pada hasil uji klinis yang dilakukan di Indonesia dan jua negara lalin di dunia.
"Harus ada aksi nyata yang menurut pemerintah juga bangsa-bangsa lain di dunia, salah satunya dengan suntik vaksin. Tetapi kan perlu mekanisme dan uji klinisnya serta persyaratan lain yang sudah ditetapkan dalam peraturan. Makanya segeralah berkordinasi," demikian Hinca Pandjaitan.
Hingga saat ini, pemerintah telah memiliki 3 juta dosis vaksin yang berasal dari Sinovac. Nantinya, akan didatangkan kembali 15 juta dosis vaksin dari Sinovac dalam bentuk bahan baku yang akan diolah lebih lanjut oleh PT Bio Farma.
Karena itu, pemerintah akan melakukan proses vakinasi secara bertahap. Untuk tahap pertama yang akan dimulai pekan depan, Presiden Joko Widodo serta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju menjadi kelompok penerima pertama, bersama dengan tenaga kesehatan, pelayan publik dan juga TNI-Polri serta kelompok rentan.(RMOL)
