DEMOKRASI.CO.ID - Langkah hukum pemerintah membubarkan organisasi masyarakat (ormas) baru-baru ini ditolak mentah-mentah oleh kader Partai Demokrat, Rachland Nashidik.
Sebagai contoh, Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi itu mengkritik cara pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI), yang juga tidak bisa diterima oleh Partai Demokrat.
Katanya, penolakan tersebut jelas tidak ada unsur politik. Sebab, Rachland menekankan Partai Demokrat belum pernah didukung oleh FPI pada perhelatan pemilu terdahulu.
"Saya sadar, FPI tak pernah jadi pemilih Demokrat, tidak di Pilkada 2017 maupun Pileg 2019. Tapi dukungan bukan soalnya," ujar Rachland dalam akun Twitternya, @RachlanNashidik, Sabtu (2/1).
Justru menurutnya, langkah hukum pemerintah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 menteri dan atau ketua lembaga mengancam hak bernegara warga Indonesia.
"Bagi kami, cara pemerintah menggebuk FPI membahayakan hak-hak konstitusional semua warga negara," katanya.
Oleh karena itu, Rachland menegaskan sikapnya terkait pembubaran FPI yang dilakukan pemerintah jelang akhir tahun 2020 kemarin.
"Demi demokrasi dan hak asasi manusia, cara itu kami tolak!" tandasnya. (RMOL)
