DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Maruf Amin dan Menkeu Sri Mulyani meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dan Brand Ekonomi Syariah Tahun 2021, Senin (25/1).
Maruf Amin mengatakan, wakaf adalah salah satu ajaran Islam yang memuat pesan kepedulian, berbagi, dan upaya melakukan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Wakaf juga memiliki dimensi ekonomi, dan dapat dijadikan instrumen dalam mengatasi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Wakaf disebut juga sebagai sedekah jariyah. Maksudnya amal sedekah yang pahalanya akan terus mengalir kepada pelakunya (wakif), selama pokok harta benda yang disedekahkan itu masih ada dan hasilnya dimanfaatkan untuk perbuatan kebajikan.
Jelas Maruf Amin, potensi wakaf uang di Tanah Air mencapai Rp 180 triliun. Potensi yang besar tersebut karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan memiliki tingkat kedermawanan yang tinggi.
Terkait peluncuran GNWU dan Brand Ekonomi Syariah 2021 ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menargetkan dapat membangun sejumlah sarana infrastuktur senilai Rp. 597 miliar yang berasal dari dana wakaf.
Ekonom senior Dr. Rizal Ramli menyampaikan kritikan terhadap gerakan wakaf ini. Pasalnya, apa yang dilakukan rezim Jokowi sangat bertolak belakang dengan sikap politiknya selama ini, terutama menyangkut Islam.
Ini kontradiktif, satu sisi berharap dana umat, tapi sisi lain tidak suka politik Islam.
"Islam-Phobia (Islamfobia) digencarkan, tapi ketika kesulitan keuangan, merayu dan memanfaatkan dana umat, wakaf dan dana haji. Kontradiktif amat sih..," kata tokoh bangsa ini di akun Twitter miliknya @RamliRizal, Sabru (27/1).
Dalam acara Karni Ilyas Club di kanal Youtube pada 23 Oktober 2020, Rizal Ramli menyebutkan Jokowi terlalu banyak dikelilingi orang-orang yang Islamofobia, sehingga tidak jarang agama dijadikan alat untuk merongrong kekuasaannya.
"Orang sekitar Jokowi itu Islam Phobia (Islamofobia), memang benar mayoritas mereka juga Islam. Iya tapi kan ada orang yang Islam Phobia, enggak suka political Islam," paparnya mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini. (RMOL)
