DEMOKRASI.CO.ID - Cendekiawan muslim Prof Azyumardi Azra meminta civil society kembali meluruskan demokrasi di tanah air. Hal ini untuk mencegah semakin meluasnya praktik otoritarianisme.
"Kita harus memperjuangkan civil society kembali meluruskan demokrasi, melakukan upaya mencegah semakin meluasnya praktik otoritarianisme," katanya di kanal YouTube Bravos Radio Indonesia.
Ditambahkannya, usaha ini memang tidak mudah di tengah ancaman dan gertakan kepada masyarakat yang bersuara kritis. Namun, kondisi saat ini tidak seburuk di masa orde baru dulu.
"Ini memang usaha yang tidak mudah, tetapi keadaannya tidak seburuk era orde baru. Saya kira ancaman dan gertakan terhadap masyarakat, suara kritis memang meningkat, tetapi kita jangan menyerah," katanya.
Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah ini juga mengimbau pemerintah agar berpikir ulang, dengan menyertakan civil society dalam mengambil kebijakan, termasuk dalam pembentukan undang-undang. Jangan sampai memaksakan sebuah regulasi tanpa melalui proses legislasi yang benar.
"Jangan sampai menempuh cara-cara yang mengabaikan civil society, cara-cara otoriter di dalam mengambil kebijakan, termasuk di dalam undang-undang, apalagi undang-undangnya dibikin secara ugal-ugalan," kritiknya.
"Kalau salah dibilang typo, yang kena itu pegawai kecil. Padahal yang bikin kesalahan itu anggota DPR sama presiden, karena memaksakan undang-undang yang tidak melalui proses legislasi yang benar, semaunya sendiri." sambungnya.
Ditegaskannya, pemerintah tidak bisa melangkah sendiri, termasuk juga dalam mengatasi pandemi Covid-19 saat ini. Masyarakat juga tidak bisa berjalan sendiri, semuanya mesti bersama-sama demi membawa negeri ini maju dan demokratis.
Pemerintah kata Prof Azyumardi harus berpikir ulang sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Supaya indonesia bisa maju, bisa baik bersama-sama.
"Enggak bisa pemerintah kerja sendiri, masyarakat juga enggak bisa sendiri, harus kerja sama. Jangan mengabaikan agar tidak rusak semua," tandas Prof Azyumardi Azra.[]
