DEMOKRASI.CO.ID - Kapal-kapal ikan China dilaporkan telah masuk ke perairan Natuna dan melakukan pencurian ikan. Kapal-kapal pencuri ikan tersebut bahkan dikawal oleh kapal Coast Guard China. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah menyampaikan protes keras karena pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh China.
Namun sikap berbeda ditunjukkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mengatakan, persoalan ini tak perlu dibesar-besarkan.
"Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah kalau soal kehadiran kapal (Coast Guard China) itu," katanya usai pertemuan sore bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).
Luhut menilai, masuknya kapal-kapal asing dari China ini akibat kurangnya kemampuan Indonesia mengawasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
"Sebenarnya kan kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita itu. Sekarang memang Coast Guard kita itu, Bakamla, sedang diproses supaya betul-betul menjadi Coast Guard yang besar sekaligus dengan peralatannya," imbuhnya.
Luhut menambahkan, Presiden Jokowi juga telah memerintahkan untuk menambah kapal-kapal di kawasan Perairan Natuna.
"Ya kalau kita enggak hadir, kan orang hadir. Jadi kita sebenarnya yang paling marah pertama itu pada diri kita sendiri. Kita punya kapal belum cukup," sambungnya.
Untuk memperkuat pengawasan di perairan Natuna, rencananya Kementerian Pertahanan akan membeli kapal dengan ukuran sekitar 138-140 meter frigate pada tahun ini. Luhut enggan membeberkan lebih rinci berapa kapal-kapal yang akan dibeli.
"Kita belum pernah punya selama Republik ini merdeka," katanya.
Lebih lanjut, Luhut meminta semua pihak untuk tidak meributkan masalah pelanggaran kedaulatan oleh China di Natuna. Ia khawatir ribut-ribut mengenai persoalan ini mengganggu hubungan ekonomi dengan China, terutama investasi.
"Ya makanya, saya bilang untuk apa diributin? Sebenarnya kita juga mesti lihat, kita ini harus membenahi diri kita," jelasnya. []
