DEMOKRASI.CO.ID - Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis meminta Gubernur DKI Anies Baswedan mundur jika menyerah menghadapi pandemi COVID-19. Partai Demokrat DKI menilai wajar ungkapan tersebut.
"Menurut saya ungkapan seperti ini wajar saja dalam alam demokrasi. Semua orang dapat menyorot sekaligus mengomentari wajah kepemimpinan," ujar Penasihat Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Misan Samsuri, saat dihubungi, Senin (25/1/2021).
Misan mengatakan sulit bagi Pemprov DKI bila berdiri sendiri menangani COVID-19. Status Ibu Kota yang terikat dengan daerah lain menambah sulitnya memutus penyebaran virus.
"Hampir 1 tahun lamanya pemprov DKI berurusan dengan COVID-19, memang sangat sulit bagi dapat berdiri sendiri dalam menanganinya. Status sebagai ibu kota, serta keterikatan dengan daerah sekitar jadi masalah tersendiri dalam memutus mata rantai penyebaran COVID," kata Misan.
Sehingga menurutnya perlu koordinasi antara Pemerintah Pusat dan sejumlah Pemda, termasuk DKI. Pemerintah Pusat dinilainya bisa membuat koridinasi DKI dengan daerah lain berjalan lancar.
"Kekuasaan pusat tentunya akan membuat koordinasi antar pusat dan DKI atau DKI dengan daerah penyangga dapat seiring sejalan seayun selangkah," ujar Misan.
Diketahui sebelumnya, Ali Lubis meminta Anies mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia menganggap Anies menyerah menghadapi COVID-19 karena meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek.
"Aksi spektakuler Anies yang selama ini dipertontonkan untuk melawan COVID-19 di DKI Jakarta mendadak hilang-lenyap dalam pemberitaan media nasional. Aksi spektakuler tersebut terlihat dari beberapa pergub yang dikeluarkan, bahkan bersama DPRD mengeluarkan perda terkait penanganan penanggulangan penyebaran COVID-19 di Jakarta," ujar Ali melalui keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (25/1).
"Bukan sekadar aturan-aturan saja, bahkan sanksi bagi warga Jakarta pun dirumuskan untuk melawan COVID-19. Namun apa daya, banyaknya peraturan dan ancaman sanksi yang dirumuskan tidak mampu meredam sang virus. Bahkan rem darurat pun dilakukan, tapi tetap tak maksimal hasilnya. Sampai pada akhirnya tersiar kabar Anies meminta pemerintah pusat mengambil alih kordinasi penanganan COVID-19 di Jakarta," sambungnya.
Menurutnya, alasan Anies meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi agar ada peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah penyangga Jakarta. Sebab, seperempat pasien COVID-19 dari Bodetabek selama ini dirawat di Jakarta.
"Terkait hal di mana Anies meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di Jakarta, menimbulkan pertanyaan besar apakah Anies nyerah lawan COVID-19? Jika seperti itu, sebaiknya mundur saja dari jabatan gubernur," ucapnya.(dtk)
