![](https://1.bp.blogspot.com/-wQLwIphKRnk/YA6_nXYes-I/AAAAAAAExjM/zW3MSv2Td_AN1Wv0pXBLP6BdD2qkMNCugCLcBGAsYHQ/w640-h360/43d6fa10-7cea-437e-8dcc-b63256c8ab19_169.jpeg)
DEMOKRASI.CO.ID - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mundur dari jabatannya karena dianggap menyerah dalam menghadapi COVID-19.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik menyebut apa yang disampaikan Ali Lubis merupakan pernyataan pribadi.
"Itu kan pernyataan pribadi," ujar Taufik kepada wartawan, Senin (25/1/2021).
Penasihat Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta itu mengatakan partainya tidak pernah menyatakan apa yang disampaikan Ali Lubis. Dia kembali menyebut hal tersebut merupakan pernyataan pribadi Ali Lubis.
"Iya dia (Ali Lubis) memang sebagai ketua (DPC Gerindra Jaktim), tapi kan itu pernyataan pribadi. Saya kira jelas-jelas itu pernyataan pribadi. Partai nggak pernah bunyikan itu. Fraksi Gerindra bilang itu pernyataan pribadi," katanya.
Diketahui, Ali Lubis meminta Anies untuk mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia menganggap Anies menyerah menghadapi COVID-19 karena meminta Pemerintah Pusat mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek.
"Aksi spektakuler Anies yang selama ini dipertontonkan untuk melawan COVID-19 di DKI Jakarta mendadak hilang, lenyap di dalam pemberitaan media nasional. Aksi spektakuler tersebut terlihat dari beberapa Pergub yang dikeluarkan, bahkan bersama DPRD mengeluarkan Perda terkait penanganan penanggulangan penyebaran COVID-19 di Jakarta," ujar Ali melalui keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (25/1).
"Bukan sekadar aturan-aturan saja, bahkan sanksi bagi warga Jakarta pun dirumuskan untuk melawan COVID-19. Namun apa daya, banyaknya peraturan dan ancaman sanksi yang dirumuskan tidak mampu meredam sang virus. Bahkan Rem Darurat pun dilakukan, tapi tetap tak maksimal hasilnya. Sampai pada akhirnya tersiar kabar dimana Anies meminta pemerintah pusat untuk mengambil alih kordinasi penanganan COVID-19 di Jakarta," sambungnya.
Menurutnya, alasan Anies meminta Pemerintah Pusat untuk mengambil alih koordinasi agar ada peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah penyangga Jakarta. Sebab, 1/4 pasien COVID-19 dari Bodetabek selama ini dirawat di Jakarta.
"Terkait hal di mana Anies meminta Pemerintah Pusat untuk mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di Jakarta, menimbulkan pertanyaan besar apakah Anies nyerah lawan COVID-19? Jika seperti itu maka sebaiknya mundur saja dari jabatan gubernur," ucapnya.(dtk)