DEMOKRASI.CO.ID - Masuknya nama anggota DPR RI, Herman Hery, dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial harus jadi perhatian besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Bahkan, Herman Hery seharusnya sudah diberhentikan dari jabatannya di parlemen.
Seperti yang disebut dalam investigasi Tempo, nama Herman Hery terseret dalam kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) sembako yang telah menjerat Wakil Bendahara Umum PDIP, Juliari Peter Batubara (JPB), saat menjabat sebagai Menteri Sosial.
Bahkan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan, Herman Hery tak hanya diberhentikan dari jabatan anggota DPR, tapi juga harus dicopot dari kader PDIP.
"Negara tidak semestinya tunduk pada koruptor, jika terbukti adanya keterlibatan Herman Hery dalam rasuah Bansos, seharusnya ia diberhentikan dari jabatan politiknya di parlemen. Termasuk pemecatan dari kader parpol," ujar Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/1).
Hal tersebut, lanjut Dedi, perlu dilakukan untuk menunjukkan komitmen pemberantasan antikorupsi. Baik oleh pemerintah dan parlemen. Atau secara khusus oleh PDIP yang mengklaim diri sebagai partai wong cilik.
"Jaringan rasuah Juliari ini tentu kontradiktif dengan kampanye PDIP. Publik harusnya pandai menilai dan memilih kader parpol di masa mendatang," pungkas Dedi. (RMOL)
