DEMOKRASI.CO.ID - Pengusutan kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19 yang menjerat eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara harus benar-benar diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga tuntas.
Sebab tak sedikit yang menduga kasus dugaan korupsi bansos Covid-19 ini turut melibatkan sejumlah politisi dan elite. Terlebih hingga kini Juliari yang bernaung di PDIP masih bungkam saat diperiksa lembaga pimpinan Firli Bahuri tersebut.
Soal bungkamnya Juliari, tokoh Papua, Christ Wamea menduga ada hal yang sengaja ditutupi oleh Juliari.
"Pasti ada sesuatu yang besar ditutupi oleh Juliari Batubara karena dia bukan sembarang di PDIP. Orang baik pasti bagi-bagi dengan orang baik," tulisnya di akun Twitter seperti dikutip redaksi, Senin (25/1).
Dalam perjalanan kasusnya, muncul dugaan keterlibatan dua politisi PDIP, yakni Herman Herry dan Ihsan Yunus. Dalam laporan Tempo, kantor milik vendor perusahaan yang telah digeledah KPK diduga terafiliasi dengan kedua politisi tersebut.
Beberapa di antaranya PT Anomali Lumbung Artha di Gedung Patra Jasa, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan yang sahamnya dipegang Teddy Munawar, Febri Suhandi, Ubayt Kurniawan dan PT Anomali Lintas Cakra.
Kemudian, PT Dwimukti Graha Elektindo yang berada di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Saham perusahaan tersebut dilaporkan milik Herman Herry dan istrinya, Vonny Kristiani.
Pengungkapan kasus bansos Covid-19 tersebut harus benar-benar menjadi perhatian serius. Bila tidak, bukan tidak mungkin kasus tersebut menguap seperti halnya keberadaan eks Caleg PDIP, Harun Masiku dalam kasus suap PAW anggota DPR RI yang tak kunjung ditemukan keberadaannya.
"Sobat, aku mengkhawatirkan nasibnya Julian (Juliari) Batubara, jangan sampai tiba-tiba moksa ke langit ke tujuh tanpa jejak kayak Harun Masiku," jelas aktivis Haris Rusly Moti. (*)
