DEMOKRASI.CO.ID - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan Habib Rizieq Shihab (HRS) terkait penetapan status tersangka yang ditetapkan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya.
Salah satu tim kuasa hukum HRS, Muhammad Kamil Pasha saat membacakan petitum Habib Rizieq Shihab meminta majelis hakim agar memerintahkan pihak termohon dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk menyatakan status tersangka klienya dinyatakan tidak sah.
"Menyatakan penetapan tersangka kepada pemohon yang dilakukan Termohon beserta jajarannya adalah tidak sah, tidak berdasar hukum, dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat," kata Kamil saat membacakan petitum di PN Jaksel, Senin (4/1).
Habib Rizieq dalam petitumnya juga meminta Termohon untuk mengeluarkan Permohon dari tahanan serta merta sejak putusan a quo dibacakan.
"Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dalam hal ini surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/2502/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 12 Desember 2020, dan surat perintah penahanan nomor : SP.Han/2118/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 12 Desember 2020 adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat," beber Kamil.
Tidak hanya itu, tim kuasa hukum juga menilai Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 93 UU RI No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat. (*)
