DEMOKRASI.CO.ID - Kemarahan Presiden Joko Widodo yang mendapati fakta bahwa kedelai masih impor menunjukkan kabinetnya belum berbuat banyak terhadap kedaulatan pangan.
"Masalah kedelai yang direspons kaget oleh 'sinuhun' Jokowi menunjukkan bahwa rapat-rapat kabinet tidak membahas masalah ini. Artinya, pemerintah tidak menaruh perhatian yang baik terhadap pangan dan pertanian," kata pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/1).
Selain itu, kekagetan presiden yang mendapati kedelai, gula, hingga beberapa bahan lain yang masih menggantungkan dari pasokan asing juga menunjukkan buruknya perencanaan kabinet terkait produksi, kebutuhan pangan, dan sektor pertanian dalam negeri.
"Masalah impor pangan, beras, gandum, kedelai, gula, garam, dan lain sebagainya yang jutaan ton itu juga belum ada kemajuan dalam lima tahun terakhir. Jadi sebetulnya mereka tidak berbuat apa-apa," kritiknya.
Dalam rapat kerja nasional pembangunan pertanian tahun 2021 di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kegeramannya terkait beberapa bahan pertanian masih impor.
Ia pun meminta kepada jajaran untuk menerapkan kebijakan yang tidak bersifat konvensional agar bisa membangun kawasan ekonomi secara luas.
"Percuma kalau bisa berproduksi tapi sedikit, enggak ngaruh apa-apa sama yang impor tadi. Karena problem dari dulu sampai sekarang kenapa kedelai di Indonesia bisa tumbuh baik, petani enggak mau tanam? Karena harganya kalah dengan kedelai impor," tegas Presiden Jokowi. []
