DEMOKRASI.CO.ID - Untuk kesekian kalinya, wilayah Indonesia kebobolan. Insiden ditemukannya drone bawah air di wilayah perairan Indonesia memicu reaksi dari beberapa pihak.
Akibat insiden tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan dan mencari tahu guna mengungkap asal-usul benda asing tersebut.
Benda asing tersebut diduga nir-wak (drone) bawah air yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada penghujung Desember 2020.
Benda asing itu ditemukan oleh nelayan di perairan Pulau Bonerate, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Saat ini, drone bawah air tersebut telah diamankan di Pangkalan TNI Angkatan Laut Makassar.
“Pemerintah harus serius mengungkap asal usul drone tersebut,” kata Sukamta melalui pesan singkat pada Sabtu, 2 Januari 2021, seperti dikutip dari Antara.
Sukamta mengatakan, jika benar benda itu merupakan drone yang dimilki negara lain, maka pemerintah harus melakukan protes keras dan melakukan tindakan diplomatik yang tegas.
Sebab, drone bawah air tersebut telah masuk sangat dalam ke wilayah Indonesia dan mengambil data-data penting geografis dan potensi laut Indonesia.
“Artinya keamanan nasional kita sangat rentan,” katanya.
Anggota DPR RI asal Yogyakarta tersebut meminta TNI Angkatan Laut dan Bakamla untuk meningkatkan sistem pertahanan teritori dengan memperbanyak patroli laut, terutama di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia.
“Tentu kita tidak mau wilayah kita diobok-obok pihak asing. Oleh sebab itu, kewaspadaan harus ditingkatkan dengan melakukan patroli secara ketat,” kata Sukamta.
Menurutnya, peristiwa seperti itu menjadi tantangan untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk bisa lebih meningkatkan kemampuan teknologi pertahanan, khususnya dalam penginderaan jarak jauh.
“Ini pekerjaan rumah Pak Menhan untuk mendorong percepatan pengembangan teknologi penginderaan jarak jauh. Indonesia bisa melakukan kerja sama dengan beberapa negara lain untuk alih teknologi, tentunya dengan mendorong riset nasional untuk pengembangan teknologi yang mendukung sistem pertahanan yang handal. Lebih dari itu, pemerintah perlu segera perbaiki sistem keamanan teritori agar kejadian drone yang menyelundup ini tidak terulang lagi,” ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin telah meminta pemerintah khususnya TNI AL dan Badan Keamanan Laut untuk perkuat keamanan bawah laut Indonesia.
Pernyataan tersebut ia ungkapkan setelah insiden penemuan drone pengintai yang diduga milik China.
Drone yang ditemukan berbentuk tabung dan memiliki banyak sensor serta pemancar jarak jauh di kedalaman laut Selat Malaka.
“Tentunya ini menjadi perhatian khusus dan sangat berbahaya bagi keamanan NKRI. Hal seperti ini perlu ditangani dengan serius dengan memodernisasi peralatan kontra-surveillance,” katanya pada Jumat, 1 Januari 2021.
Dia menyesalkan insiden tersebut. Menurutnya, kedaulatan wilayah Indonesia menjadi prioritas utama untuk diamankan, sehingga sangat disesalkan jika memang drone pengintaian tersebut bisa lolos dan masuk perairan Indonesia tanpa terdeteksi dan itu merupakan tindakan ilegal.***
