DEMOKRASI.CO.ID - Belasan Sekretaris Desa (Sekdes) yang tergabung dalam Forum Sekretaris Desa Indonesia (Forsekdesi) mendatangi Komisi A DPRD Grobogan Rabu (27/1).
Mereka meminta audiensi dengan anggota Dewan, menyusul adanya kabar mutasi yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Mereka meminta para sekdes tidak dimutasi ke lain tempat.
Alasannya, tugas sekdes berkaitan erat dengan masyarakat setempat. Sehingga ketika dilakukan pemindahan, mereka harus kembali belajar memahami karakter masyarakat di tempat baru.
Selain itu, mereka juga harus belajar ketika mutasi dilakukan tidak sesuai dengan kemampuan mereka.
Kedatangan belasan sekdes ke Komisi A DPRD Grobogan mendapat sambutan hangat dari anggota komisi. Rapat pun segera digelar untuk menampung aspirasi para sekdes tersebut.
Ketua Komisi A DPRD Grobogan, Ali Musyafak mengatakan, keluhan para sekdes akan ditindaklanjuti dengan memanggil pihak-pihak terkait, pada Jumat lusa (29/1).
"Sesuai PP 48 tahun 2005, aturan ASN bisa dipindahkan, begitu pula di Perbup Grobogan No 74 tahun 2016 menyebutkan, sekdes bisa dipindahkan berdasarkan permintaan kades maupun permohonan sendiri," tuturnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi A, Sukamto menjelaskan, pihaknya meminta harus sesuai dengan parameter yang ada jika dilakukan mutasi.
"Sesuai aturan, memang sah-sah saja. Namun seyogyanya dilakukan sesuai regulasi, agar tidak ada kegaduhan di masyarakat,” pintanya.
Munculnya kegaduhan bermula saat Sekdes Ringinpitu Tanggungharjo, Agus Joko Susilo, mendapat kabar isu mutasi per 1 Februari mendatang. Namun hingga 27 Januari tidak ada tembusan dari pihak kecamatan.
"Adanya info mutasi tersebut dari teman, kemudian saya komunikasikan dengan Forsekdesi kemudian kita pastikan kebenaran informasi tersebut, mengingat sebelumnya terjadi kasus serupa di Manggarmas Godong," pungkasnya.(RMOL)
