DEMOKRASI.CO.ID - Para pembantu Joko Widodo di kabinet akan membuat publik jengah jika terus memanfaatkan jabatannya hanya untuk melakukan pencitraan demi Pemilu.
Demikian peneliti Institut Riset Indonesia (INSIS), Dian Permata menanggapi banyaknya menteri yang terkesan mengejar cita-cita maju di Pemilu.
Menurut Dian, tidak bisa dipungkiri bahwa menteri mendapatkan panggung politik saat terpilih berupa popularitas hingga elektabilitas.
"Bagi yang berminat untuk masuk edar copras capres maka posisi sebagai menteri membantu memudahkan mereka untuk kinerja elektoral," ujar Dian kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/1).
Hanya saja kata Dian, hal tersebut berlaku bagi menteri yang kinerjanya moncer.
Namun demikian, menurut Dian, akan berlaku sebaliknya apabila para menteri memiliki kinerja biasa. Bahkan yang terjadi justru akan menjadi semacam jebakan batman.
"Format baku itu sudah menjadi baseline sejak kesuksesan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). maka tak berlebihan jika SBY menjadi pioner untuk urusan menteri yang berminat masuk garis edar copras capres," jelas Dian.
Tidak hanya masuk garis edar capres, ditambahkan Dian, para menteri Jokowi juga berpeluang ikut kontestasi elektoral lokal.
Dian Permata kemudian mencontohkan Khofifah, sebelum terpilih Gubernur Jawa Timur menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos).
"Mereka memanfaatkan ruang publikasi yang mereka dapatkan secara gratisan untuk kepentingan politik. Belakangan, publik juga mencium gelagat bahwa Risma akan menggunakan trayek yang sama dengan Gus Ipul dan Khofifah," kata Dian.
Namun demikian sambung Dian, jika para menterinya Jokowi memanfaatkan publikasi yang berujung pencitraan berlebihan, maka akan membuat publik jengah.
"Karena yang berlebihan akan menjadi racun, bisa membuat backfire bagi si menteri, terutama saat kondisi krisis ekonomi dan kesehatan yang melanda Indonesia saat ini. Dengan bekerja maksimal sesuai tupoksi sebagai menteri maka publik akan melihat dengan sendirinya," pungkas Dian.(RMOL)
