DEMOKRASI.CO.ID - Kondisi berbeda dilakukan pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam membuat kebijakan di tengah pandemi.
Di Malaysia, megaproyek infrastruktur andalan seperti kereta cepat hasil kerjasama dengan Singapura senilai 25 miliar dolar AS atau Rp 352 triliun dibatalkan. Pandemi Covid-19 disebut menjadi faktor signifikan di balik pembatalan kesepakatan tersebut.
“Di negeri jiran, proyek infrastruktur disetop, antara lain karena pertimbangan dampak pandemi,” ujar pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rachland Nashidik dalam akun Twitter pribadinya, Minggu (3/1).
Sementara di Indonesia, katanya, proyek infrastruktur justru digenjot di tengah pandemi. Bahkan anggarannya naik hampir 100 persen. Sementara anggaran kesehatan berada jauh di bawah postur dana infrastruktur.
“Di sini, proyek infrastruktur diteruskan dan anggarannya naik hingga 98 persen dari tahun lalu, meroket jauh di atas anggaran kesehatan,” tegasnya.
“Pak Jokowi memang orang baik,” Rachland Nashidik. (*)
