DEMOKRASI.CO.ID - Istana dikabarkan tengah mempertimbangkan gagasan membuat satu paket dua nama menjadi Kapolri dan Wakapolri.
Desas-desus yang beredar, dua nama itu yakni Komjen Pol Gatot Eddy Pramono dan Komjen Pol Sigit Listyo Prabowo.
Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keteranganya, Rabu (6/1/2021).
“Menaikkan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menjadi Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis dan sekaligus mendorong Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Wakapolri menggantikan Gatot Eddy,” kata Neta.
Saat ini, kata Neta, gagasan itu makin serius dibahas Istana atau kalangan dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Terlebih, penyerahan nama calon Kapolri ke DPR pun semakin dekat.
Ditambah usulan nama-nama calon Kapolri dari Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kepada Presiden.
Bahkan, Neta memperkirakan usulan nama-nama calon pengganti Idham Aziz itu sudah disampaikan Wanjakti Polri.
“Sementara usulan nama dari Kompolnas diperkirakan baru diserahkan pada Jumat 8 Januari 2021,” ungkapnya.
Dalam mekanismenya, sambung Neta, usai mendapat usulan nama-nama calon Kapolri, kemudian akan dipilih satu nama oleh Presiden Jokowi.
Nama tersebut kemudian diserahkan Presiden kepada DPR RI pada 11 Januari 2021.
“Agar Komisi III bisa melakukan uji kepatutan dan kelayakan, sebelum Kapolri Idham Azis pensiun 25 Januari 2021,” beber Neta.
Neta juga menyebut, saat ini dua nama calon Kapolri sudah mengkristal di lingkungan Istana.
Kendati demikian, Neta tak menyebut secara gamblang identitas dua nama dimaksud.
Hanya saja, Neta mengungkap bahwa dua nama itu berasal dari dua generasi berbeda.
“Yakni dari senior lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1988 dan junior Akpol 1991,” tandasnya.
Sementara, teka-teki sosok calon Kapolri pengganti Jenderal Polisi Idham Azis mulai terbuka.
Bahkan, bocoran itu disampaikan langsung Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, dikutip PojokSatu.id dari Antara, Selasa (5/1/2021).
Moeldoko menyebut, nama calon pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara itu akan diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR RI.
“Siapanya (calon Kapolri) pasti sudah ada. Kebetulan tidak di kantong saya,” ungkapnya.
Moeldoko menyampaikan, proses pergantian Kapolri adalah sesuatu yang rutin dan prosedur serta mekanismenya juga sudah ada.
Semua proses itu, sambungnya, hanya tinggal menunggu waktu.
“Mekanisme jelas ada usulan, kemudian DPR akan memproses. Berikutnya nanti keputusannya seperti apa. Saya pikir sampai di situ saja,” terangnya.[psid]
