DEMOKRASI.CO.ID - Pimpinan DPR meminta TNI AL dapat memperkuat pengawasan bawah laut setelah ditemukannya drone ataupun seaglider di wilayah Indonesia. TNI juga harus segera melakukan verifikasi pihak asing mana yang merupakan pengirim drone tersebut.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/1).
“Jangan sampai ada oknum yang melakukan jual beli data wilayah Indonesia dan bekerja untuk pihak asing. Underwater Surveillance ini sangat penting dan kita tidak boleh lengah," tegas Azis Syamsuddin.
"Ini bukan kali pertama ditemukannya drone pengintai bawah laut milik asing," imbuh dia.
Wakil ketua umum Golkar ini meminta pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar (Kemenlu) untuk menginvestigasi secara mendalam atas kejadian ini.
Menurutnya, jika adanya oknum aparat yang terlibat dalam mempermudah masuknya aset militer asing memasuki wilayah NKRI secara ilegal, maka harus dapat ditindak tegas.
"Potensi pengintaian asing sangat tinggi baik melalui drone maupun pergerakan kapal selam tanpa izin. Indonesia adalah episentrum dari kawasan Indo-Pasifik, sehingga banyak negara asing yang tentu memiliki agenda tersendiri dalam lautan Indonesia yang menghubungkan Samudera Hindia, Laut China Selatan hingga Samudera Pasifik," tegasnya.
Lebih lanjut, Azis Syamsuddin menyatakan bahwa keamanan laut saat ini perlu menjadi prioritas, bukan hanya permukaan laut tapi juga bawah laut. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan perubahan terhadap infrastruktur pendukung.
"Kita perlu melakukan modernisasi dengan rencana yang matang dan strategis. Kita tidak boleh lengah sama sekali," tandasnya. (RMOL)
