DEMOKRASI.CO.ID - Sejumlah aset negara di Kota Mamuju dan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar) rusak akibat gempa. Alhasil, kerugian negara dikalkulasi tembus Rp 900 miliar.
Berikut 3 dampak gempa di Sulbar ke aset negara:
1. Gedung pemerintah rusak
Gempa di Sulbar merusak 279 obyek aset negara, dengan rincian 118 bangunan rumah negara, dan 161 gedung kantor pemerintahan. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulbar Ekka Sudana mengatakan, kerugian akibat gempa untuk aset bangunan pemerintahan mencapai Rp 494,28 miliar.
"Dari data yang kami terima hari ini bahwa dampak gempa cukup lumayan. Kami mendapatkan data 279 objek dalam keadaan rusak dengan total nilai sekitar Rp 494,28 miliar. Ini berupa bangunan rumah negara maupun kantor yang dukung tugas fungsi pemerintahan pusat yang ada di khususnya Kota Mamuju dan Kabupaten Majene," ungkap Ekka dalam Briefing Media DJKN Kemenkeu, Jumat (22/1/2021).
Dikarenakan ratusan bangunan pemerintah pusat di Sulbar rusak, maka pelayanan publik terpaksa terhenti sementara dan harus mencari tempat lain.
"Ini rusak berat, betapa parahnya gedung ini. Pelayanan juga akan terhenti, harus mengungsi di tempat lain dalam waktu yang lama," ujar dia.
2. Infrastruktur rusak
Tak hanya bangunan negara, infrastruktur di Sulbar juga rusak berat akibat gempa. Menurut catatan Kanwil DJKN Sulbar, infrastruktur yang rusak adalah jembatan dan Jalan Trans Sulawesi dengan kerugian senilai Rp 405,72 miliar.
"Dan juga dampak ke infrastruktur cukup banyak juga terhadap 23 jembatan dan juga untuk jalan sementara yang kami peroleh data 20 kilometer (km), ini Jalan Trans Sulawesi. Nilainya cukup lumayan Rp 405,72 miliar," terang Ekka.
Jika ditotal, maka kerugian negara dari kerusakan bangunan dan infrastruktur di Sulbar mencapai Rp 900 miliar.
3. Proses perbaikan makan waktu
Aset-aset negara di Sulbar ternyata belum diasuransikan ke asuransi barang milik negara (BMN). Akibatnya, perbaikan pada aset-aset negara tersebut harus menunggu waktu yang lama, karena harus menunggu kucuran dana dari APBN yang memakan waktu cukup lama. Oleh karena itu, Ekka menegaskan pentingnya asuransi BMN.
"Betapa pentingnya asuransi ini ketika rusak begini. Jadi ketika ada klaim, pembangunan kembali untuk tempat bekerja bisa segera, tidak menunggu 2-3 tahun untuk APBN," tandas Ekka.(dtk)
