DEMOKRASI.CO.ID - Warga Jawa Timur masih khawatir terkait halal atau haram vaksin Covid-19 yang akan diberikan oleh pemerintah.
Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat meninjau pelaksanaan simulasi vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Islam (RSI) Jemursari, Surabaya.
"Salah satu yang seringkali dikhawatirkan adalah kehalalan vaksin. Dalam monitoring bersama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Miftakhul Akhyar ini memastikan dan meyakinkan sisi kehalalannya," ujar Khofifah, Jumat (18/12/2020).
Mantan Menteri Sosial itu menyatakan, saat ini pihaknya masih menunggu dari pemerintah untuk menerima vaksin fisiknya.
Kendati demikian, Khofifah menuturkan Jatim telah menyiapkan 2.404 vaksinator selama tujuh gelombang dan semuanya sudah bersertifikat.
Pada pelaksanaan vaksinasi, setiap kabupaten/kota ada programmer yang di dalamnya termasuk dari Satgas Vaksin agar bisa mengikuti seluruh proses dengan reportase yang real time.
"Di dalam Satgas COVID-19 juga ada sub tentang KIPI atau kejadian ikutan pasca-imunisasi. Artinya ini semua dilakukan berbagai ikhtiar secara komprehensif," ucapnya.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu juga menyampaikan pihaknya sudah menyiapkan sebanyak 1.800 cold storage atau semacam cold chain sebagai tempat menyimpan vaksin.
Vaksin tersebut harus disimpan dalam suhu tertentu yakni antara -2C sampai -8C, termasuk disiapkan 8.501 vaksin carier untuk membawanya.
"Ketika semua siap, Insya Allah rumah sakit yang melakukan simulasi akan terkonfirmasi bagaimana rangkaian proses pemberian vaksin," katanya.
Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan dr Muhammad Budi Hidayat yang hadir saat simulasi vaksinasi mengatakan pemerintah ingin memastikan bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19, salah satunya di RSI Jemursari ini telah siap.
"Kami minta untuk melakukan simulasi. Kalau puskesmas, rumah sakit negeri kan sudah biasa melakukan vaksinasi. Nah, ini kami coba ke rumah sakit swasta," katanya.
Pihaknya meminta seluruh rumah sakit baik negeri maupun swasta untuk ikut membantu proses vaksinasi Covid-19 ini kepada masyarakat yang kini tinggal proses otorisasi penggunaan darurat (Emergency Use Authorization) dari BPOM.
"Setelah itu baru kita distribusikan. Walaupun barangnya sudah sampai, sudah ada, tapi masih disimpan oleh Biofarma menunggu izin dari BPOM baru bisa didistribusikan," ujarnya.
Dia juga menuturkan, pada tahap pertama nanti, yang menerima vaksinasi adalah tenaga kesehatan dan keluarganya, guru, TNI, Polri, dan pelayan masyarakat seperti Satpol PP, termasuk para kiai, baru kemudian masyarakat umum.
"Usia 18 sampai 59 tahun, tidak memiliki komorbid, itu sasaran awal yang akan kita coba," tuturnya. [sc]
