DEMOKRASI.CO.ID - Turki akan menaikkan upah minimum para pekerja sebesar 21,56 persen pada 1 Januari, demikian pengumuman menteri keluarga, tenaga kerja dan layanan sosial Turki pada Senin (28/12).
Upah minimum bersih untuk pekerja lajang adalah 2.826 lira Turki (USD377 atau sekitar Rp5,46 juta) per bulan, naik dari 2.324 lira Turki (USD310) per bulan, kata Zehra Zumrut Selcuk.
Upah minimum bruto yang baru, sebelum dipotong premi jaminan sosial dan pajak penghasilan, akan mencapai 3.578 lira (USD477,3).
Kenaikan itu, kata Menteri Tenaga Kerja itu, jauh di atas tingkat inflasi tahunan negara tersebut.
Inflasi tahunan Turki mencapai 14 persen pada November, sementara rata-rata kenaikan harga konsumen selama 12 bulan adalah 12,04 persen.
Cara menaikkan gaji pada era krisis ekonomi tersebut, juga pernah dilakukan oleh mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Rizal Ramli mengatakan waktu itu dia harus membujuk Gus Dur agar menaikkan gaji aparatur sipil negara, anggota TNI-Polri, pensiunan ASN, serta pensiunan TNI-Polri.
Alasan ekonom senior itu sederhana saja. Dia mengatakan, ekonomi akan berjalan ketika gaji kelompok pekerja tersebut dinaikkan.
Akhirnya, pertumbuhan ekonomi bisa naik dari yang tercatat saat periode kepemimpinan Gus Dur, yakni minus tiga persen.
"Kami genjot dalam 21 bulan, jadi 4,5 persen (pertumbuhan ekonominya). Naik 7,5 persen. Ekspor kami naikkan dua kali. Kemudian saya bujuk Gus Dur. Pegawai negeri, pensiunan, dan ABRI, hidupnya susah, kecuali yang koruptor, saya usul, Gus, naikkan gaji PNS, ABRI, dan pensiunan sebesar 125 persen dalam 21 bulan," kata dia.
"Argumentasinya sederhana, karena TNI, ABRI, PNS, dan pensiunan, tidak punya uang. Begitu mereka ada uang, dia belanja semua. Akibatnya sektor retail hidup, ekonomi hidup," kata Rizal Ramli.
Rizal Ramli mengatakan, menaikkan gaji merupakan cara yang tidak konvensional yaitu dengan memompa daya beli rakyat bawah.
“Pemerintahan Gus Dur, Menko Kwik & RR (Rizal Ramli), 2000-2001, naikkan gaji PNS, ABRI & Pensiunan 125% 21 bulan. Akibatnya daya beli rakyat meningkat & sektor retail bangkit. Diikuti restrukturisasi kredit KUT, Realestate, UKM. Ekonomi -3% ke +4,5&, kemiskinan kurang 5 juta/tahun, Gini Index terendah,” ujarnya.
Rizal Ramli mengatakan perekonomian di daerah, khususnya di luar Pulau Jawa, bergeliat pada saat krisis 1998. Pengusaha lokal masih bisa mengekspor cokelat dan vanili.
"Secara ekonomi, ini seperti krisis 98 plus, plus, plus. Kalau 98, yang terpukul yang besar-besar. Di daerah-daerah pada saat rupiah jatuh dari Rp3 ribu ke Rp15 ribu, di daerah ramai ekspor cokelat, vanili, jadi ekonomi bisa pulih,” ujar Rizal yang juga mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB.
Namun pada krisis ekonomi sekarang ini, kata Rizal, Indonesia tidak memiliki kapasitas berlebih. Nilai tukar rupiah anjlok dan Indonesia tidak mencatat peningkatan ekspor.
"Dengan cara penanganan yang amatiran, dengan kelemahan kepemimpinan dan visi, bisa-bisa krisis ini akan lama lagi. Bisa satu setengah tahun. Saya yakin rakyat tidak siap," kata Rizal Ramli.
Untuk itu, mantan Menko Pereonomian itu berharap pemerintah melakukan perubahan untuk menyelamatkan Indonesia dari kemerosotan ekonomi. []
