DEMOKRASI.CO.ID - Sikap Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Prof. Abdul Muti yang menolak diajak masuk kabinet sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diapresiasi banyak pihak.
Salah satunya Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti yang menilai sikap Abdul Muti sangat jarang dimiliki tokoh lain, karena telah menolak jabatan yang besar.
"Secara pribadi, langkah Abdul Muti layak diapresiasi. Kita tidak menemukan banyak orang yang berani menolak jabatan dengan kekuasaan yang besar," ujar Ray Rangkuti kepada Kantor Berita RMOL, Kamis (24/12).
Meski begitu, aktivis ’98 jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai Abdul Muti menolak jabatan tersebut tidak semata didasarkan pertimbangan pribadi, melainkan ada alasan-alasan lainnya.
“Saya kira ada alasan-alasan sosial-politik di dalamnya. Pertama, tradisi Muhammadiyah itu adalah menempati posisi menteri pendidikan, bukan wakil," kata Ray Rangkuti.
Kedua, sambung Ray, Kementerian Agama sudah kembali dipangku oleh pengurus NU, sesuai tradisi itu maka seharusnya Kementerian Pendidikan juga dipangku orang Muhammadiyah.
Sementara alasan ketiga, kata Ray Rangkuti, menjadi wakil menteri tidak sama dengan menteri. Selalu ada situasi yang membuat banyak ide tidak dapat diwujudkan.
Atas alasan itu, pilihan berada di luar merupakan langkah yang paling tepat untuk mengelola sendiri kebijakan yang mereka inginkan.
"Nampaknya Muhammadiyah memilih menjadi mitra kritis pemerintah. Peran yang memang sangat dibutuhkan di era kedua Jokowi. Peran ini jauh lebih bermanfaat bagi kemaslahatan bangsa dan negara," demikian Ray Rangkuti. (RMOL)
