![](https://1.bp.blogspot.com/-QaENGPxsi_w/X8ok_AzHwYI/AAAAAAAErcE/vLbQ_WPsKwAfU4DJRZIwTO5M4TLv6YqPACLcBGAsYHQ/w640-h320/405429_06033804122020_warga_surabaya_tolak_ajakan_risma_ist.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Surat Tri Rismaharini yang mengatasnamakan Ketua DPP PDI Perjuangan dan mengajak warga untuk memilih pasangan calon (paslon) tertentu di Pilwali Surabaya 2020 mendapat penolakan dari masyarakat.
Beragam komentar masyarakat Surabaya mulai bermunculan. Mereka mengomentari surat Risma yang direkam melalui video dan kemudian viral di media sosial.
Hingga Jumat (4/12), ratusan video beredar viral di berbagai media sosial. Termasuk pesan WhatsApp.
Sebagian besar video yang beredar direkam oleh para emak-emak, warga kota yang 'meminta maaf' untuk tidak mengikuti pilihan penerus Risma.
"Sepuluh tahun Bu Risma jadi Walikota, baru sekarang berkirim surat. Tapi mohon maaf, kami berbeda pilihan. Kami tetap memilih nomor dua..nomor dua," terang emak-emak disambut yang lainnya.
Azis Sudirman, warga Kertajaya Surabaya, di dalam videonya juga meminta maaf atas perbedaan pilihan dalam Pilwali tahun ini.
"Pilihan kita beda. Mohon maaf ya Bu," katanya.
Dikutip Kantor Berita RMOLJatim, warga Putat Gede Surabaya, Ahmad Asrofudin, menuturkan sikap pilihannya jenaka.
"Buk!. Aku wis gak padamu lagi. Wis yo tak sarapan sek (Buk!. Saya sudah tidak padamu lagi. Sudah ya saya sarapan dulu)," ujarnya.
Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya 2020 9 Desember 2020 diikuti dua pasangan calon walikota dan wakil walikota. Paslon nomor urut 1, Eri Cahyadi-Armudji (ErJi), diusung PDIP dan didukung PSI.
Sedangkan paslon nomor urut 2, Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno (MAJU), diusung koalisi PKB, PAN, Gerindra, Demokrat, PPP, Nasdem, Golkar, dan PKS. Serta didukung partai Perindo, Gelora dan PKPI.
Diketahui, menjelang akhir masa kampanye Pilwali Surabaya 2020 warga Surabaya 'dibom’ dengan beredarnya surat yang dikirimkan mengatasnamakan Tri Rismaharini lengkap dengan tanda tangan.
Surat tersebut di antaranya berisikan ajakan untuk memilih paslon ErJi pada 9 Desember nanti. Beredarnya surat tersebut memunculkan konflik di tengah masyarakat. []