DEMOKRASI.CO.ID - Prediksi Kemenkeu paling mutakhir, dilandasi sejumlah estimasi pada pertumbuhan pengeluaran Produk Domestik Bruto (PDB). Konsumsi rumah tangga masih akan terkontraksi 2,7 sampai 2,4%. Konsumsi pemerintah kontraksi 0,3 sampai positif 0,3%.
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) kontraksi 4,5% sampai 4,4%. Ekspor terkontraksi 6,2% sampai 5,7% dan impor terkontraksi 15% sampai 14,3%.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan pertumbuhan ekonomi RI memang tak terelakan akan semakin menjauhi posisi 0%. Pada tahun 2020 sendiri, pertumbuhan Indonesia bisa mencapai kontraksi 2%, alias semakin mepet ke batas bawah.
Penyebabnya, jauhnya ekspektasi yang terjadi selama kuartal terakhir atau Q4 2020. Faisal bilang konsumsi masyarakat pada Q4 2020 masih terpuruk padahal komponen ini memegang porsi 57,31% alias paling utama dalam struktur PDB Indonesia.
“Kondisi terakhir Q4 banyak di bawah ekspektasi terutama konsumsi. Jadi pertumbuhan bakal lebih rendah,” ucap Faisal kepada reporter Tirto saat dihubungi, Selasa (22/12/2020).
Data Indeks Penjualan Riil (IPR) terus menunjukan penurunan mengindikasikan konsumsi masyarakat masih belum pulih. Nilainya memburuk dari kontraksi 8,7% pada September, menjadi kontraksi 14,9% pada Oktober. Selanjutnya, November diperkirakan akan semakin memburuk menjadi kontraksi 15,7%.
Inflasi inti yang mengukur daya beli juga terus menurun. Per November 2020 inflasi inti year on year (yoy) menurun ke 1,67%. Lebih rendah dari 1,74% (Oktober 2020). Alias melanjutkan pelemahan yang sudah terjadi sejak bulan Maret 2020.
Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia pada November 2020 memang sudah naik ke angka 50,6 pertanda industri mulai kembali berekspansi. Namun, IHS Markit menilai, ekspansi ini terbatas karena bukan disebabkan adanya peningkatan permintaan. Sebaliknya, perusahaan hanya menyelesaikan sisa pesanan bulan-bulan sebelumnya.
Pelemahan berbagai indikator ini, kata Faisal, juga terkait dengan buruknya penanggulangan COVID-19. Kasus harian meningkat di atas 6.000-an per hari per Desember 2020. Masih tingginya kasus COVID-19 tentu sedikit banyak berdampak pada niat masyarakat untuk melakukan konsumsi.
Situasi kemudian diperparah saat pemerintah kembali memutuskan pembatasan di akhir tahun. Antara lain pemberlakuan syarat rapid antigen perjalanan antar kota, sampai pembatasan operasional mall-restoran mirip PSBB September 2020 lalu. Liburan akhir tahun 2020 yang ditunggu-tunggu pun diyakini tak bakal mampu memberi dorongan yang cukup bagi perekonomian.
Terakhir, realisasi belanja pemerintah juga masih belum maksimal. Misalnya Belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digadang-gadang bakal memberi dorongan pertumbuhan baru mencapai Rp483,62 triliun atau 69,6% dari total pagu Rp695,2 triliun per 14 Desember 2020. Total anggaran penanganan COVID-19 di daerah juga sama lambannya hanya terealisasi Rp35,37 triliun atau 48,8% dari total Rp72,45 triliun.
Tumbuh 5% di 2021, Masuk Akalkah?
Melihat tren Q4 dan 2020 ini, ia bilang kondisi yang sama juga bakal menimpa prediksi 2021 sehingga target pertumbuhan 5% juga tak akan tercapai. Prediksi CORE untuk 2021 nanti menyatakan paling rendah pertumbuhan ekonomi RI bisa tersungkur di 3%.
Sejalan dengan itu, lembaga dunia juga sudah beramai-ramai memangkas prediksi Indonesia 2021. ADB awalnya meyakini Indonesia bisa tumbuh 5,3% (September-Oktober) tetapi direvisi menjadi 4,5% (Desember).
Bank Dunia pada Maret-April lalu meyakini pertumbuhan 2021 Indonesia 5,2% tetapi diubah menjadi 4,4% pada Desember. OECD per September-Oktober meyakini pertumbuhan di 5,3% tetapi berubah menjadi 4% per Desember 2020.
Bukan tak mungkin angka 5% milik pemerintah RI juga akan direvisi ke bawah lagi. “Ada kemungkinan 2021 pemerintah mengubah target 5% melihat kondisi Q4 2021,” ucap Faisal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Senin (21/12/2020) tak menampik bila perubahan ekspektasi Q4 2020 ini turut memengaruhi prediksi terbarunya. Sri Mulyani bilang pemulihan ekonomi di Q4 2020 bakal terhambat karena adanya pembatasan aktivitas merespons kenaikan kasus COVID-19 di akhir tahun 2020.
Pembatasan itu menghambat pertumbuhan konsumsi rumah tangga sehingga membuat revisi prediksi pertumbuhan 2020 tak terelakan. Konsumsi pemerintah yang diandalkan sebagai penopang pertumbuhan menurut Sri Mulyani tak akan cukup menahan perlambatan di komponen lain. Pasalnya komponen itu hanya menyumbang 9,69% PDB.
Meski demikian, Sri Mulyani masih mempertahankan target pertumbuhan 5% pada 2021. Ia menyatakan COVID-19 masih menjadi faktor, tetapi pemerintah berharap pemulihan akan terjadi terlebih adanya vaksin COVID-19.
“Kami perkirakan keseluruhan tahun minus 2,7% sampai 2,2%. Sudah menyangkut tadi 2 minggu terakhir satu sisi ada harapan terjadinya traveling tapi kenaikan COVID-19 terjadi langkah pengamanan yang jadi salah satu penahan momentum pemulihan di Q4,” ucap Sri Mulyani. (*)
