DEMOKRASI.CO.ID - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menko Polhukam Mahfud MD tengah terlibat silang pendapat terkait kasus kerumunan Habib Rizieq Shihab.
Itu berawal dari pernyataan Ridwan Kamil yang menunjuk Mahfud MD sebagai pihak yang seharusnya paling bertanggungjawab.
Pernyataan itu diungkap Ridwan Kamil usai menjalani pemeriksaan di Polda Jabar, Rabu (16/12/2020).
Namun, Mahfud MD langsung membalas melalui akun Twitter pribadinya.
Ridwan Kamil yang tak mau kalah kembali membalas. Juga melalui akun Twitter pribadinya.
Analis politik yang juga Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra mengatakan, pernyataan Ridwan Kamil itu benar adanya.
“Tidak ada alasan untuk tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ridwan Kamil,” ujarnya kepada RMOL, Rabu (16/12/2020).
Menurutnya, seharusnya sudah ada antisipasi awal mengenai rencana kedatangan HRS.
“Bukan saja antisipasi keamanan, tapi juga pemetaan yang terukur mengenai jumlah massa yang mungkin datang menjemput,” sebut dia.
Menurut Iwel Sastra, sepertinya Mahfud berani memberikan izin penjemputan HRS di bandara karena menerima data yang salah.
“Mengacu kepada pernyataan Mahfud ketika berbincang khusus dengan Ade Armando di Cokro TV, Mahfud dengan yakin mengatakan bahwa pendukung HRS sedikit,” katanya.
“Faktanya sangat berbeda di lapangan ketika HRS datang massa yang menjemput membludak,” sambung Iwel Sastra.
Kemudian ‘persetujuan’ Mahfud inilah, kata Iwel Sastra, yang menimbulkan masalah selanjutnya.
“Berbagai kegiatan HRS dihadiri oleh banyak massa. Sehingga kemudian menimbulkan ketidaknyamanan berbagai pihak,” ujarnya.
Akan tetapi, pendapat berbeda disampaikan Wakil Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.
“Anggapan yang menyebut bahwa Mahfud adalah penyebab dari kerumunan ini ya kurang tepat,” ujarnya.
Menurut sosok yang dijuliki Sultan Tanjung Priok ini, sebagai Menko Polhukam, Mahfud juga sudah memberikan peringatan.
“Pak Mahfud sebagai Menko Polhukamkalau ditanya boleh atau nggak jemput, ya pasti boleh, tapi kan harus tertib,” ujarnya.
Politikus Partai Nasdem ini menjelaskan, tertib yang disampaikan Mahfud itu juga sudh memiliki banyak arti.
“Tertib itu termasuk melapor ke polisi, mendapatkan surat izin keramaian, dan lain-lain. Nah ini yang tidak terpenuhi” jelas Sahroni.
Terkait tata tertib protokol kesehatan, sambungnya, pemerintah pusat juga sudah mengaturnya.
Sehingga, penjemputan Rizieq yang membeludak, itu disebabkan para penjemput yang tidak mentaati tata tertib, bukan karena pernyataan Mahfud MD.
“Ya kalau jadinya rame pas penjemputan, itu karena warga tidak menuruti tata tertib yang sebenarnya sudah ditetapkan pemerintah,” tekan dia.
Atas hal tersebut, Sahroni pun menganggap pernyataan Ridwan Kamil dengan menyalahkan Mahfud MD itu jelas tidak etis.
“Beliau juga kan sebagai Menko Polhukam tentunya sudah mengingatkan soal tertib ini.”
“Namun kenapa masyarakat sudah dikasih tahu masih melanggar? itu yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama,” tandasnya.[psid]
