DEMOKRASI.CO.ID - Dalam waktu yang cukup bedekatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan taring tajamnya.
Setelah sebelumnya menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dilanjutkan dengan pengungkapan kasus suap Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara.
Padahal sebelumnya, banyak pihak meragukan lembaga antirasuah tersebut bisa tampil garang usai revisi UU KPK.
Atas capaian itu, lembaga antirasuah itupun menuai banyak apresiasi.
Salah satunya datang dari pimpinan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.
Penangkapan terhadap Edhy Prabowo dan Juliari itu menjawab keraguan publik atas kinerja lembaga yang kini dipimpin Firli Bahuri itu.
Demikian disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/12/2020).
“Setelah selama satu tahun bekerja, KPK yang sejak awal pembentukan diragukan kemandirian dan keberaniannya mulai menunjukkan kinerja yang memberikan harapan kepada masyarakat,” ujar Abdul Mu’ti.
Selama setahun terakhir, kerja KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri diragukan karena ada UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Namun dengan kasus Edhy Prabowo dan Juliari Batubara, kata Abdul Mu’ti, menjadi wujud KPK sebagai lembaga mandiri dan tidak bia didikte oleh berbagai kepentingan, baik presiden maupun partai politik.
“Publik menunggu gebrakan KPK berikutnya. Ada sinyalemen di masyarakat, kementerian lain juga bisa tercium semerbak korupsi,” katanya.[]
