DEMOKRASI.CO.ID - Pengamat politik Rocky Gerung menilai pemerintah saat ini sedang terpojok oleh adanya kasus penembakan 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta Cikampek, Senin (7/12/2020).
Rocky Gerung menyoroti media asing yang ternyata ikut mewartakan kasus penembakan penuh kontroversi ini.
Oleh sebab itu, Rocky Gerung mendesak agar Jokowi selaku pemimpin negara untuk segera membuat klarifikasi. Sebab kasus tersebut menurut dia sudah masuk pada ranah pelanggaran HAM.
"Karena ini masih misteri, maka kita duga betul-betul kejadian di Tol Cikampek melibakan berbagai variabel. Lepas dari variabel soal politik segala macam, poin pertama kita itu pelanggaran HAM," ujar dia dikutip dari tayangan dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official.
"Presiden harus cari mik, siapkan sesuatu. Kalau dia diam aja, spekulasi di dalam dan luar semakin menjadi-jadi dan ini hal yang penting betul," lanjut Rocky Gerung.
Melihat kondisi yang terjadi saat ini, Rocky Gerung menilai pemerintah sedang terpojokkan dan melakukan pembiaran. Pasalnya, terjadi dualisme informasi yang saling bertolak belakang antara FPI dan polisi.
Rocky Gerung dengan tegas menuturkan, seharusnya pemerintah hadir untuk meluruskan tentang apa yang sebenarnya terjadi agar tidak meluas berbagai interpretasi.
"Sekarang pemerintah terpojok, sementara rakyat dibiarkan menduga-duga kebenaran informasi itu dari FPI atau polisi. Ini yang disebut pembiaran. Negara bukan hadir untuk meluruskan informasi tapi membiarkan interpretasi," tukas Rocky Gerung.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menerangkan sejumlah hal yang menurut dia wajib segera diklarifikasi. Setidaknya ada dua poin utama yakni lokasi dan pelaku penembakan 6 laskar FPI.
"Dor-doran itu baru bisa diketahui beberapa jam, seolah tempatnya belantara padahal itu jalan umum. Sebenarnya dor-dorannya di mana? Yang ngedor itu siapa? Ya mungkin bukan hanya dua pihak Polri FPI, ada yang masuk tiba-tiba mengambil kesempatan untuk membuat air keruh di situ," tegas Rocky Gerung.
Rocky Gerung kemudian berujar, apabila spekulasi itu terus berkembang, publik justru malah semakin khawatir dan ketakutan.
"Tugas pemerintah menunjukkan konteksnya supaya ada rasa aman. Sekarang kita bisa gak aman ni setiap kali keluar kota dibuntuti resmi atau preman gak jelas. Itu yang harusnya ada klarifikasi," kata Rocky Gerung.
"Tapi kelihatannya Jokowi dan staf srategisnya lagi ke dokter gigi, tutup mulut gak bisa ngomong," tandasnya menambahkan.
Sebelumnya, Rocky Gerung menyebut penembakan 6 laskar FPI merupakan kekacaun politik ditingkat makro yang seolah-olah dimanfaatkan untuk hal mikro yaitu Habib Rizieq Shihab.
Rocky Gerung menilai seharusnya negara memperlihatkan wajah beradabnya, bagaimana Komnas HAM bersikap dalam kejadian itu. (*)
