DEMOKRASI.CO.ID - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaskan, dibalik kekisruhan Protokol Kesehatan (Prokes) yang terjadi usai Habib Rizieq Shihab (HRS) kembali ke Indonesia karena steatment Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Menurut dia, Menko Polhukam Mahfud Md pun harus bertanggung jawab.
"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan," kata Ridwan Kamil usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat, Rabu (16/12).
Emil menyebut, pernyataan Mahfud MD yang mengizinkan penjemputan HRS di Bandara Soetta. Menurut kang Emil, pernyataan tersebut menjadi tafsir yang berbeda di tengah-tengah masyarakat.
"Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara 'selama tertib dan damai boleh', sehingga terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah sehingga ada tafsir ini seolah-lah diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, di Jabar dan lain sebagainya," tutur Emil.
Sehingga, sambung Emil, untuk mencapai keadilan, Mahfud Md pun diharapkan bisa bertanggung jawab. "Dalam islam adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Jadi beliau harus bertanggung jawab, tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Jadi semua punya peran yang peran yang perlu diklarifikasi," tutur Emil.
Jauh sebelum Habib Rizieq pulang ke Indonesia, Mahfud memang berbicara soal kepulangan Rizieq. Bahkan, ia juga berbicara soal penjemputan HRS di Bandara Soekarno-Hatta.
"Silakan jemput, tapi tertib, rukun, dan damai seperti yang selama ini dianjurkan oleh Habib Rizieq. Oleh sebab itu, kalau mereka yang membuat ribut, membuat rusuh, kita anggap bukan pengikutnya Habib Rizieq. Kalau pengikutnya Habib Rizieq pasti yang baik-baik, pasti revolusi akhlak," tutur Mahfud kepada wartawan, Senin (9/10). (*)
