DEMOKRASI.CO.ID - Kalangan buruh menyayangkan pos Kementerian Ketenagakerjaan tidak termasuk yang dievaluasi pada perombakan kabinet tempo hari.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyayangkan Presiden Joko Widodo tidak mencopot Ida Fauziyah sebagai Menteri Ketenagakerjaan. KSPI tidak berharap banyak bahwa reshuffle akan membawa perubahan dan kesejahteraan bagi buruh dan perekonomian Indonesia.
Said Iqbal mengatakan, Ida Fauziyah tidak kompeten dalam melaksanakan tugas, karena tidak bisa mensejahterakan dan melindungi buruh. Apalagi, di tengah pandemi Covid-19, banyak buruh yang kehilangan pekerjaannya.
Pihaknya tidak puas dengan kinerja menteri asal PKB itu karena menilai yang bersangkutan tidak paham dengan dunia ketenagakerjaan.
Selain itu, Said Iqbal juga menyebutkan, selama kepemimpinan Ida Fauziyah tidak ada arah yang jelas kepada buruh.
"Menurut KSPI Menaker sangat jeblok, dia tidak memahami dunia tenaga kerja. Harusnya direshuffle, tapi sayangnya tidak. Penilaian ini tanpa kepentingan apapun dari KSPI, hanya melihat kinerja Menaker," ujar dia, Kamis (31/12).
Secara umum, Said Iqbal menilai reshuffle kabinet tidak berdampak positif atau memberi optimisme, karena tidak menjawab tiga tantangan utama yang dihadapi buruh.
Ketiga tantangan yang dimaksud adalah pandemi Covid-19, ledakan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.
"Bagi kami reshuffle kabinet yang lalu tidak memberikan dampak positif apapun, tidak memberikan inspirasi apapun, dan tidak memberikan rasa optimisme," ujar Said.
Kementerian yang mengalami penyegaran adalah Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian KKP, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (RMOL)
