DEMOKRASI.CO.ID - Pelarangan terhadap seluruh kegiatan Front Pembela Islam (FPI) terus menjadi perdebatan publik. Khususnya karena keputusan untuk pembubaran dan pelarangan FPI itu dilakukan tanpa melalui proses peradilan.
Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rachland Nashidik bahkan menilai apa yang dipertontonkan pemerintah sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi Indonesia.
“Cara pemerintah menggebuk FPI membahayakan hak konstitusional semua warga negara,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi, Kamis (31/12).
Dalam kasus ini, pemerintah telah memilih untuk menggunakan tangan sendiri untuk mengadili dan memutuskan. Pemerintah tidak memberi bola keputusan tersebut kepada hakim sebagaimana mestinya.
Pembubaran FPI pun layak diwaspadai. Sebab bukan tidak mungkin langkah serupa akan terjadi bagi ormas lain yang tidak disukai penguasa.
“Setelah FPI, organisasi apapun kini bisa dibubarkan dan dilarang bila tak sesuai selera penguasa,” tutupnya. (*)
