DEMOKRASI.CO.ID - Politisi PDIP DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta PSI tidak asal berkomentar terkait pengajuan kenaikan Anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta yang disebut naik menjadi Rp888 miliar pada tahun 2021.
Ida meminta Politisi PSI yang getol menolak wacana kenaikan RKT ini mesti mencari data valid dan membaca semua dokumen pengajuan kenaikan anggaran itu sebelum memberi kritik.
"Kan ini anak muda, partai baru, jadi sesuatu hal dibaca dulu, dicermati dulu. Jangan main berkomentar saja, malu kalau ngomong salah," kata Ida ketika dikonfirmasi Jumat (4/12/2020).
Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta termasuk wakil Ketua, M Taufik, telah membantah kenaikan RKT itu nantinya masuk ke kantong anggota Dewan.
Usulan anggaran sebesar Rp888 miliar itu merupakan biaya untuk kegiatan anggota DPRD DKI selama setahun dan adanya penambahan kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat.
Lagi pula total anggaran ini baru sekedar usulan dan masih berbentuk draf. Artinya anggaran ini masih berpeluang besar untuk berubah pada pembahasan lanjutan.
"Kalau ngomong benar engak apa-apa, saya dukung. Tapi kalau ngomongnya salah malu-maluin politisi," ucapnya.
Berdasarkan dokumen yang beredar, dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021, DPRD DKI Jakarta mengajukan nominal RKT Rp888.681.846.000.
Anggaran ini mencakup beberapa aspek diantaranya, gaji, tunjangan, uang kunjungan, bimbingan teknis, reses, hingga uang sosialisasi selama tahun 2021
Dengan total anggaran ini maka sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta kebagian Rp8.383.791.000 per tahun. Tahun 2020, RKT DPRD DKI Jakarta hanya Rp152.329.612.000.[]
