DEMOKRASI.CO.ID - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) melontarkan opini mengejutkan di depan publik. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba RK beropini bahwa Menko Polhukam Mahfud Md juga harus bertanggung jawab atas kerumunan yang timbul saat penjemputan Habib Rizieq Shihab (HRS) di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).
Memang, saat menyampaikan opininya tentang Mahfud, RK habis diperiksa penyidik Polda Jawa Barat terkait kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, yang dihadiri Habib Rizieq. Namun tetap, publik diyakini kaget.
Menurut RK, kekisruhan terkait Habib Rizieq dimulai setelah Mahfud mengizinkan publik menjemput Habib Rizieq di bandara sepulang dari Arab Saudi. RK menilai pernyataan Mahfud yang mengizinkan publik menjemput Habib Rizieq memunculkan tafsir seolah ada diskresi terhadap pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta dan Jawa Barat.
"Namun izinkan, saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan. Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa, sehingga ada tafsir ini seolah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta dan PSBB di Jawa Barat dan lain sebagainya," kata RK usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (16/12/2020).
Tanpa ragu, gubernur yang kerap disapa Kang Emil itu menunjuk hidung Mahfud. RK menilai Mahfud juga harus bertanggung jawab.
"Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan semua sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi beliau juga harus bertanggung jawab, tak hanya kami-kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi, ya, jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi," sebut RK.
Pernyataan RK ini memunculkan pro dan kontra di kalangan politisi. Dari sejumlah politikus atau anggota Dewan yang merespons, tercatat hanya ada satu legislator yang mendukung pernyataan RK.
Dimulai dari yang pro terhadap RK. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN Sarifuddin Suding secara terang-terangan mendukung RK. Dia menilai Mahfud juga harus diperiksa dalam kasus kerumunan terkait Habib Rizieq.
"Saya kira memang Mahfud Md juga harus dimintai keterangannya, yang memberikan ruang kepada para penjemput Habib Rizieq di bandara sehingga terjadi kerumunan," kata Suding kepada wartawan.
Suding menjelaskan kerumunan yang terjadi saat penjemputan Habib Rizieq merupakan awal dari sejumlah kasus yang muncul. Anggota DPR dari dapil Sulawesi Tengah itu menyebut kerumunan Habib Rizieq berujung kasus penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI)
"Berawal dari kerumunan inilah yang menjadi dasar pemeriksaan pihak kepolisian terhadap Habib Rizieq dan beberapa pengikutnya. Bahkan rangkaian proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian berujung pada meninggalnya enam laskar FPI dalam perspektif asas kasualitas masih satu rangkaian peristiwa," terang Suding.
Sejauh ini baru Suding yang sependapat dengan RK. Lanjut ke pihak yang kontra dengan mantan Wali Kota Bandung itu.
Dimulai dari PKB. Ketua Fraksi PKB DPR yang juga anggota Komisi III, Cucun Ahmad Syamsurijal meminta RK tidak mengucapkan diksi saling menyalahkan. Cucun menyebut seharusnya seluruh elemen bersatu untuk menjaga situasi negara di masa pandemi ini, sehingga permasalahan ditangani dengan solid.
"Esensinya buat Kang RK, jangan buat kegaduhan baru dengan diksi saling menyalahkan, apalagi melempar opini barang yang sudah lewat," ucap Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal kepada wartawan.
"Semua pemangku negara harus ikut tangani pandemi dan permasalahan bangsa, stabilitas keamanan dan ketertiban merupakan wibawa negara. Solid, saling menopang selesaikan permasalahan bangsa," sambung dia.
Kemudian Partai Demokrat (PD). Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan menilai semua pihak harus bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya (tupoksi).
"Ya kita itu kan punya sistem pemerintahan, kalau semuanya mengatur kepada sistem pemerintahan yang benar itu kan sudah punya tanggung jawab masing-masing. Jadi lagi-lagi siapa yang bertanggung jawab, semuanya. Intinya semua orang harus bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya," terang Syarief.
Meskipun partai tempatnya bernaung adalah oposisi pemerintah, Syarief tetap mengimbau RK agar tidak menyalahkan pejabat lain. Dia menekankan tidak elok jika ada pihak yang saling melempar tanggung jawab.
"Jadi tidak elok kalau saling melempar tanggung jawab, kadang-kadang pejabat itu biasanya yang dituntut itu bekerja melebihi daripada tupoksinya. Nah itu malah lebih bagus, lebih care terhadap apa yang diharapkan pemerintah bukan mengurangi, tapi harus melakukan lebih banyak," papar Syarief.(dtk)
