DEMOKRASI.CO.ID - Para pejabat tinggi negara yang belakangan 'turun gunung' di dua daerah Pilkada 2020 yakni Solo dan Medan pasti sangat beralasan jelas.
Tidak mungkin secara terbuka mereka mengakui turut membantu kampanye salah satu kandidat yang tengah bertarung.
Demikian disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat menjawab pertanyaan Moderator dalam acara diskusi daring Indonesia Leaders Talk bertajuk "Membedah Nilai Strategis Pilkada 2020" Jumat (4/12) malam.
"Ketika ada indikasi pejabat atau pemerintah pusat turun. Tentu kalau di cek semua punya alasan, ini dalam rangka meresmikan a meresmikan b. Tapi, ada jalan sehat bersama mungkin, ada sepeda bersama dengan salah satu kandidat, ini tidak ada kampanye cuma ketemu dan lain-lain. Tapi publik sudah sangat cerdas," tegas Mardani.
Ditambahkan Mardani, praktik politik dinasti pada gelaran Pilkada 2020 memang menunjukkan betapa busuknya demokratisasi di tanah air.
Sebab, cita-cita reformasi untuk menghapuskan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) terjegal karena praktik politik dinasti.
Atas dasar itu, Mardani menyatakan bahwa apabila masyarakat Indonesia tidak ingin politik dinasti terus bercokol di Indonesia maka hanya ada satu solusi untuk mewujudkannya, yakni dengan melawan praktik-praktik itu semua.
"Bagi semuanya ayo siapa yang ingin politik Indonesia sehat, tidak ada kebusukan, lawan lah segala hal yang tidak benar. Sehingga wujud politik bersih mulai dari daerah sampai ke tingkat pusat," pungkasnya.(RMOL)
