DEMOKRASI.CO.ID - Ketegasan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD pada Benny Wenda yang merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dipertanyakan.
Pasalnya Mahfud menyebut bahwa Benny Wenda sebatas berilusi dan kadar deklarasi Papua Barat yang dilakukan hanya makar kecil.
Politisi PKS, Nasir Djamil menilai Mahfud MD tidak memiliki wibawa sebagai menteri di Indonesia. Sebab, Mahfud menganggap orang yang ingin merusak NKRI hanya berilusi.
“Pak Mahfud hanya NATO, no action talk only. Orang sudah unjuk rasa dan menyanyikan bahwa merah putih bukan Papua, tapi tidak ada action berupa penegakan hukum,” sindirnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (6/12).
Menurutnya, hal berbanding terbalik ditunjukkan pemerintah saat menghadapi kelompok-kelompok yang kritis pada pemerintah. Tidak jarang aparat langsung melakukan penangkapan dan memproses hukum kelompok tersebut.
Lebih lanjut, anggota Komisi II DPR RI ini mempertanyakan penegakkan hukum di Indonesia yang merujuk pada pernyataan Mahfud MD yang meremehkan Benny Wenda. Padahal, masyarakat menuntut keseriusan pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas kepada perusak NKRI.
“Hukum model apa yang mau dipraktikkan di negeri ini? Ada kesan saat ini upaya memaksa hukum yang tidak membawa kesejahteraan umum, melainkan hanya melayani kepentingan penguasa sendiri,” imbuhnya.
Legislator asal Aceh ini mengatakan hukum di Indonesia telah dikudeta oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab agar memuluskan kepentingannya.
“Hukum di negeri ini telah kehilangan pesonanya karena telah dikudeta untuk kepentingan orang-perorang. Untuk orang seperti Benny Wenda, Mahfud MD hanya berani bilang makar. Tapi apa ada tindakan?” tandasnya. (*)
