DEMOKRASI.CO.ID - Koar-koar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) soal kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota DPRD DKI Jakarta disayangkan Fraksi Partai Gerindra.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani menyayangkan kesalahpahaman yang dilakukan kader-kader PSI.
"Sangat disayangkan karena kader PSI DKI yang berjumlah delapan orang itu harus jadi korban kesalahpahaman dari partainya," ujar Rany seperti dikutip Kantor Berita RMOLJakarta, Minggu (6/12).
Menurut Rany, sejak pansus RKT berjalan PSI sesungguhnya juga turut terlibat. Sehingga dengan atraksi yang dilakukan ini membuat pembahasan tersebut seolah sia-sia.
"Dalam hal ini perlu digarisbawahi tidak ada kenaikan gaji, memang ada penambahan di kegiatan sosialisasi yang nantinya manfaatnya untuk masyarakat juga," tegas Rany.
Politisi Gerindra ini menambahkan, mencari panggung dalam dunia politik memang hal yang lumrah. Tetapi kalau dilakukan dengan cara yang 'kaleng-kaleng', maka pasti kurang elok juga.
"Menjadi besarlah dengan cara yang baik dan diridhoi Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa," tandasnya.
Fraksi PSI diketahui hadir dalam pembahasan RKT dan ikut menyetujui dengan tanda tangan saat rapat.
Tapi setelah pembahasan selesai, sikap PSI berubah 180 derajat dan malah menginstruksikan penolakan kenaikan RKT itu.
RKT 2021 direncanakan menganggarkan sebesar Rp 888 miliar. Jumlah itu sudah mencakup semua item mulai, kunjungan kerja (kunker), kunjungan dalam kota, peninjauan, sosialisasi pancasila, sosialisasi perda, reses, dan kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD).[rmol]
