DEMOKRASI.CO.ID - Kabinet Indonesia Maju (KIM) baru saja diisi enam menteri plus wakil menteri. Kabinet hasil reshuffle ini diharapkan oleh presiden dapat membantunya membawa Indonesia lebih maju lagi.
"Bertambahnya wakil menteri di KIM tentu mengejutkan. Sebab, kinerja kementerian yang memiliki wakil menteri selama ini juga tidak menonjol. Salah satunya Kemenparekraf, yang menterinya direshuffle karena kinerjanya rendah," kata Pengamat Komunikasi Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, Sabtu (26/12/2020).
Memang ada kementerian yang memiliki wakil menteri kinerjanya baik. Kementerian keuangan dan Kementerian Pertahanan misalnya, memang harus diakui kinerjanya baik tapi itu lebih dominan disebabkan kehebatan menterinya, bukan wakilnya.
"Kontribusi wakil menteri untuk meningkatkan kinerja kementerian layak dipertanyakan. Wakil menteri seolah bekerja dalam sepi dan minim prestasi. Saking sepinya, masyarakat tidak tahu apa yang dikerjakan wakil menteri," katanya.
Karena itu, lanjutnya, kehadiran wakil menteri justru menjadi beban bagi negara. Dengan fasilitas setara menteri, keberadaan wakil menteri tentu memberatkan APBN. Padahal negara saat ini sedang mengalami resesi ekonomi.
Jokowi lebih baik memilih menteri sekelas Sri Mulyani dan Prabowo sehingga tidak diperlukan wakil menteri. Mereka ini akan mampu memanage para eselon 1 dan eselon 2 di kementeriannya.
Pekerjaan wakil menteri dapat didistribusikan ke Sekjen dan Dirjen yang ada di setiap kementerian. Mereka ini akan jauh lebih hebat dalam bekerja selama diisi oleh orang-orang yang tepat.
"Jadi, posisi wakil menteri dalam KIM idealnya ditiadakan. Tentu ini berat bagi Jokowi, mengingat posisi wakil menteri diadakan tampaknya untuk mengakomodir pihak-pihak yang berjasa mengantarkannya menjadi presiden, namun presiden pernah mengatakan, pada periode kedua ia sudah tidak memiliki beban. Semoga Jokowi juga dapat tanpa beban meniadakan posisi wakil menteri," tutupnya. (rizal/tri)
