DEMOKRASI.CO.ID - Keputusan pemerintah membubarkan organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri adalah langkah keliru dan tidak adil.
“Pembubaran FPI adalah kado terburuk pemerintah di tahun 2020. Gaya arogan seperti ini sangat kami sayangkan. Terlihat jelas bahwa keputusan ini adalah keputusan yang dipaksakan,” kata Ketua Umum KNPI, Haris Pertama dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/12).
Pemerintah, kata dia, seakan mendapat masukan yang keliru. Sebab keberadaan FPI sekana disejajarkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dibubarkan karena ingin melakukan kudeta menggulingkan pemerintah.
“Kalau PKI jelas, karena mereka ingin menggulingkan pemerintah yang sah, FPI kan hanya sebatas ormas yang justru ada juga beberapa kali melakukan kegiatan positif,” tegasnya.
Selain itu, pembubaran FPI juga terindikasi melanggar hak asasi manusia. Menurut Haris, PKI yang jelas melakukan pembunuhan dan kudeta justru dipulihkan stigna negatifnya pada era reformasi.
"Ini jangan sampai terjadi pada anggota FPI. Di mana anggota FPI seolah menjadi musuh di tengah masyarakat. Akibat satu dua orang yang melanggar, FPI yang benar-benar tulus dan berbuat baik justru mendapat imbasnya. Jangan sampai pembubaran FPI menjadi momentum kemunduran demokrasi bangsa Indonesia," ungkapnya.
Alih-alih membubarkan, harusnya pemerintah atau aparat penegak hukum menangkap oknum yang dianggap mengganggu ketentraman bangsa, bukan dipukul rata.
“Kami melihat banyak ormas yang kerap melakukan kekerasan, bahkan tidak segan untuk membunuh. Harusnya itu yang dibubarkan," tutupnya. (*)
