DEMOKRASI.CO.ID - Aksi 1812 bersama Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI di depan Istana Negara Jakarta pada Jumat nanti (18/12), diminta untuk dipikir ulang oleh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Kader PDIP yang dimaksud adalah, Rahmad Handoyo yang meminta aksi menuntut pembebasan Habib Rizieq Shihab (HRS) dan mengusut tuntas pembunuhan 6 laskar Front Pembela Islam (LPI) untuk dipikir ulang karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19.
Menanggapi itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmin memastikan bahwa aksi nantinya tetap diterapkan protokol kesehatan Covid-19.
"Prokes sudah selalu kami sampaikan dengan memakai masker dan mencuci tangan untuk jaga jarak, kita akan atur nanti," ujar Novel Bamukmin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/12).
Novel pun membandingkan dengan gelaran Pilkada 2020, khususnya di Jawa Tengah yang dikenal sebagai basis PDIP.
"Beda dengan Pilkada yang melakukan selebrasi benar-benar pelanggar berat prokes. Padahal Jawa Tengah sudah menjadi yang terparah penduduknya terpapar Covid=19," katanya.
Bahkan, Novel pun meminta agar kader PDIP yang terlibat kerumunan untuk diperiksa dan ditangkap.
"Kader PDIP yang terlibat kerumunan harus diperiksa dan ditangkap. Karena telah menggelar selebrasi pilkada yang secara terang-terangan dan PDIP harus dibubarkan karena tidak selesai-selesai sebagai partai terkorup yang memproduksi kadernya menjadi koruptor dan membuat gaduh karena ingin mengganti Pancasila dengan trisila dan ekasila," pungkas Novel. []
