DEMOKRASI.CO.ID - Penegakan hukum terhadap Habib Rizieq Shihab yang dianggap terlalu diskriminasi disinyalir berkaitan erat dengan wacana kongsi atau normalisasi diplomatik anatara Indonesia dengan Israel.
"Rezim Jokowi sangat memahami bahwa keberadaan HRS akan menjadi ancaman serius dalam upaya kongsi diplomatik terlarang ini. Sejak awal Indonesia tak pernah mengakui eksistensi negara Yahudi ini," kata Wakil Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI), Sadam Syarif dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/12).
Tak bisa dipungkiri pengaruh Habib Rizieq sangat signifikan untuk menggerakkan kekuatan Islam lintas ormas dalam mengontrol kebijakan pemerintah, terutama kebijakan yang menyinggung perasaan umat Islam Indonesia.
"Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia mesti konsisten bersikap tegas kepada arogansi zionis Israel yang tidak pernah patuh dan menghormati pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Dan bisa dipastikan hanya pengaruh HRS yang diperhitungkan oleh pemerintah," urainya.
Namun, lanjut Sadam, manuver diplomatik tidak resmi oknum pemerintah melalui Washington diduga menjadi awal inisiatif kongsi yang belakangan diseut Kementerian Luar Negeri sebagai bentuk menyalahi konstitusi.
"PB HMI tentu sangat prihatin dengan inisiatif pribadi oknum secara tidak tertib melakukan lobi-lobi melalui pemimpin dunia yang terafiliasi dan berkepentingan langsung dengan zionis Israel," ungkapnya.
Oleh karenanya, dibanding membangun hubungan bilateral dengan negara pelanggar HAM, ia menyarankan pemerintah untuk fokus dan intensif menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang kian terabaikan akhir-akhir ini, salah satunya kasus pembunuhan enam laskar FPI.
"Sangat tidak etis jika negara mengabaikan begitu saja nyawa enam bangsa anggota FPI yang terbunuh oleh senjata aparat, tanpa ada upaya penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan publik khususnya keluarga korban," tandasnya. []
